83 Bupati dan Wali Kota Gagal Dilantik, Ini Datanya

RUANG SIDANG MK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

JAKARTA -– Sebanyak 178 daerah resmi memiliki kepala daerah baru hari ini (26/2). Secara serentak mulai pagi hingga sore, para kepala daerah terpilih hasil pilkada 2020 yang telah menyelesaikan proses administrasi dilantik.

Plt Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Maddaremeng menyatakan, 178 kepala daerah yang dilantik hari ini adalah yang masa jabatannya habis pada Februari 2021. Semuanya berada di level kabupaten/kota. “Sebanyak 121 yang tidak ada sengketa dan 57 yang ditolak MK,” ujarnya kemarin (25/2). Untuk tingkat provinsi, pelantikan dilakukan lebih awal oleh Presiden Joko Widodo.

Bacaan Lainnya

Pelantikan bupati/wali kota dipusatkan di ibu kota provinsi dengan protokol kesehatan dan peserta yang terbatas. Pemda dapat memanfaatkan siaran virtual untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang tidak dapat menyaksikan langsung.

Dengan dilantiknya 178 pasangan kepala daerah hari ini, masih ada 83 kabupaten/kota peserta pilkada 2020 yang belum berganti kepemimpinan. Sementara itu, di level provinsi, masih empat daerah yang belum melaksanakan suksesi kepemimpinan.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irawan menambahkan, pelantikan memang tidak dapat dilakukan serentak di 270 daerah peserta pilkada. Sebab, ada sebagian yang masih beperkara di MK. Ada pula yang belum habis masa jabatannya. ’’Rentang waktu masa akhir jabatan kepala daerah ini tidak sama. Akhirnya serentak itu kita lakukan bertahap,’’ imbuhnya.

Dia berharap, dalam upacara pelantikan hari ini, pemda menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi orang yang masuk ruangan. Terkait dengan nasib bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore yang tersandung kasus dwi kewarganegaraan, Benny memastikan tidak akan dilantik hari ini. Sebab, hingga kemarin Kemendagri masih menunggu hasil kajian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). ’’Sudah bisa dikatakan untuk Sabu Raijua kita belum lakukan pelantikan besok (hari ini, Red),’’ terangnya.

Dia tidak mengetahui alasan penelusuran di Kemenkum HAM berlangsung lama. Dalam dua kali kesempatan rapat bersama, pihaknya telah meminta Kemenkum HAM segera menyampaikan hasil. “Tapi, sampai hari ini belum ada,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo melantik tiga pasangan gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Yakni, Mahyeldi Ansarullah-Audy Joinaldi (Sumatera Barat), Ansar Ahmad-Marlin Agustina (Kepulauan Riau), dan Rohidin Mersyah-Rosjhonsyah (Bengkulu).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *