SUKABUMI— Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar maupun Walikot dan Wakil Walikota Sukabumi sudah semakin dekat. Namun faktanya, masih banyak masyarakat yang belum terdata di Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Seperti yang ditemukan saat DPC PDI Perjuangan Kota Sukabumi melakukan pembekalan para saksi di Gor Jalan Cijangkar Kecamatan Cikole, kemarin (30/3). Dari temuannya, di Kecamatan Cikole saja ada 37 orang yang juga menjadi saksi belum terdaftar DPS. Sedangkan di Kecamatan Citamiang, ada 35 orang.
“Ini sampling (contoh red) saja di Daerah Pemilihan (Dapil) I saja, sudah ada 72 orang belum terdaftar DPS. Padahal, semuanya memiliki KTP Kota Sukabumi. Berarti asumsinya, bisa saja lebih banyak masyarakat Kota Sukabumi yang masih belum terdaftar,” beber Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Sukabumi, Tedi Untara kepada koran ini, (30/3).
Atas fenomena tersebut, partai besutan Megawati Soekarno Putri ini bakal membuka kota pengaduan dari masyarakat. Sehingga, masyarakat yang memang sudah memiliki KTP tapi tidak masuk DPS bisa mengadu ke partai. “Ini sebagai langkah nyata kami agar demokrasi ini benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan. Artinya, kami ingin memastikan masyarakat yang sudah memiliki KTP bisa menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya,” lanjutnya.
Ia pun meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, agar menugaskan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengecek kembali. Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
Sementara itu, terkait kegiatan pembekalan saksi, ada 320 saksi yang disiapkan partai berlambang banteng dengan moncong putih untuk Dapil I. Mereka dibekali mulai dari tatacara pencoblosan dan pengawalan baik itu tetang C6, C1 besar dan C1 kecil dan lainnya. “Jangan sampai, ada panggilan Ceu Ida jadi Mumun. Itu kan jelas bermasalah,” tegas Tedi. (cr16/t)
