JAKARTA – Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kompak menyatakan tidak setuju, dengan kebijakan impor beras di 2018 ini. Izin impor beras yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dengan jumlah mencapai 1 juta ton, menggunakan alasan sebagai cadangan beras nasional.
Ketua KTNA Nasional, Winarno Tohir menegaskan tidak setuju dengan dasar dan asumsi dilakukannya impor besar yang selalu menyebut karena stok beras nasional menipis.
“Padahal, stok ada di gudang-gudang petani dan tertahan karena harga pembelian petani kurang baik,” tegasnya di Jakarta.
Hal senada juga dikatakan oleh perwakilan HKTI, Agus. Ia mengusulkan agar diterapkan sistem amnesti data pangan khususnya beras. Karena beberapa data luas panen yang berbeda antara data yang dilaporkan dan kenyataan perlu ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya.
Mantan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan juga tak nengeluarkan pernyataan tajam. Ia mengatakan, bila telah terjadi pergeseran persepsi dan kesalahan yang tadinya swasembada pangan menjadi swasembada beras. Tolak ukur di dunia food security index adalah pangan, bukan beras.
“Jadi masyarakat indonesia mispersepsi dan secara tidak langsung dipaksa untuk monokultur mengejar produksi beras. Kalaupun dwikultur itu digiring substitusinya menjadi tepung terigu yang kita tidak ada potensi di dalam negeri,” ujarnya.
Untuk diketahui, sikap tegas dua organisasi tani juga terungkap pada diskusi yang diselenggarakan di House Of Rice yang berada di kompleks PT. Pilar Sejahtera, Jumat (13/7) lalu. Tema yang diangkat dalam dikusi tersebut yakni “Perkembangan Jaringan Petani dan Kebijakan Beras Nasional”.
Dalam diskusi ini terjadi sedikit perdebatan antara Direktur Pengadaan Bulog dengan wacana Prof Andreas terkait data stok yang ada di Bulog saat ini.
Angkanya stok Bulog yang dibeberkan oleh Andreas sangat sedikit atau tidak sesuai dengan data yang ada pada Direktur Pengadaan Bulog dan menjadi pegangan. Bulog mengakui saat ini memiliki stok total sekitar 2,2 juta ton setara beras.
Hadir pada diskusi tersebut diantaranya mantan Kepala BPS sekaligus Mantan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir, Direktur BPS, Perwakilan HKTI, Agus, dan Direktur Pengadaan Bulog, serta akademisi, Prof. Dwi Andreas Santoso.
(rmol)
