SURABAYA – Musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta di Surabaya menganggap audit inspektorat terkait Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) saat ini tidak tepat.
Yang dibutuhkan MKKS adalah pemkot memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun depan lebih baik. Transparan, taat aturan, dan akuntabel.Koordinator MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo mengungkapkan, sebenarnya saat ini yang diminta kepala SMP swasta tidak rumit.
MKKS SMP swasta hanya membutuhkan kepastian dari pemkot bahwa tahun depan tidak ada kecurangan pelaksanaan PPDB.”Kami harap ada revisi PPDB dari pemkot tahun depan,” jelasnya.
Hal itu penting agar ke depan pelaksanaan PPDB tidak merugikan SMP swasta. Untuk mewujudkan hal itu, MKKS berharap Wali Kota Tri Rismaharini sudi menemui mereka.Erwin berharap saat ini pemkot tidak menyeragamkan SMP swasta terkait dengan hasil temuan inspektorat. Jika ada SMP swasta yang dinyatakan melanggar, pemkot bisa memberikan sanksi.
Tapi, jika ada SMP swasta yang tidak melanggar aturan, sudah seharusnya pemkot tidak mengenakan sanksi. MKKS sebenarnya cukup berkeberatan soal audit yang dilakukan pemkot melalui inspektorat beberapa hari ini.
Bukan karena apa-apa, MKKS melihat audit baru dilakukan saat ini. Berbarengan dengan protes sekolah swasta mengenai pelaksanaan PPDB yang tidak transparan. Selama ini, bantuan bopda ke SMP swasta bukan tidak pernah diawasi pemkot. Tiga bulan sekali ada Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh pengawas sekolah.
