Soal CPO Minyak Goreng, Gerindra: Mas Jokowi Jangan Pakai Jurus Mabuk Dong

harga minyak goreng yang dinilai masih terlalu tinggi
Pedagang kecil sangat berharap pemerintah mampu menurunkan harga minyak goreng yang dinilai masih terlalu tinggi

JAKARTA — Politisi Gerindra Arief Poyuono menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang memainkan jurus mabuk pascaditetapkannya sejumlah tersangka ekspor minyak goreng dan CPO oleh Kejaksaan Agung.

Kebijakan Presiden Jokowi dengan memutus rantai ekspor minyak goreng dan CPO per 28 April 2022 telah membuat daya rusak ‘bisnis gelap’ mafia yang belakangan diketahui di dalam tubuh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Bacaan Lainnya

”Jangan sampai kebijakan ini melemahkan petani sawit dan ancaman kredit macet di sektor industri sawit meluas. Baik kredit macet petani dan pengusaha sawit,” kata Arief Poyuono dalam pesannya yang diterima Disway.id, 24 April 2022.

Dan yang pasti, sambung dia, dengan larangan ekspor CPO maka program biodiesel tidak ada subsidi lagi dan berenti.

”Dampaknya ya begitu. Pabrik biodieselnya berhenti karena sudah tidak adalagi pungutan ekspor CPO yang selama ini untuk subsidi industri biodiesel,” kata dia.

Arief pun memberikan warning jika dalam waktu dekat Pemerintah akan dihadapkan dengan penyeludupan CPO dan migor besar-besaran ke luar negeri. ”Inikan harus diantisipasi loh,” kata dia.

Menariknya Arief memastikan, kebijakan Presien Jokowi melarang ekspor CPO dan migor tidak akan bisa mampu menurunkan harga migor di tanah air. “Saya jamin tidak. Sebab kalau mau tahu nih ya. harga CPO itu yang menentukan bukan Indonesia tapi pasar international di Belanda loh,” ungkapnya.

”Jadi kebijakan Kang Mas Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng kok kayak kebijakan dewa mabuk ya. Mati siji mati kabeh (Jawa: Mati satu mati semua,” kata Arief Poyuono.

Pentolan Serikat Buruh BUMN Bersatu itu berharap Jokowi istiqomah dengan keputusan penghentian minyak goreng (migor) yang telah disampaikan. ”Sekarang kita lawan oligarki CPO dan migor jangan mencla mencle lho ya. Nanti kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan mencoba membuka kran ekspor minyak goreng dan CPO jangan boleh ya. Janji loh ya,” kata pria yang hobi mengoleksi keris itu.

Jangan sampai, lanjut Arief, kebijakan yang ditempuh mirik komoditas batubara. ”Dilarang ekspor oleh kang mas. Begitu Pak LBP (Binsar Pandjaitan) turun gunung ekspor batubara dibuka lagi,” timpalnya.

Tidak bisa dipungkiri, sambung Arief, rakyat sangat mendukung kebijakan Presiden yang memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Salah satunya menstabilkan harga migor di pasar.

”Tapi ingat loh kangmas kebijakan sampeyan itu juga akan ada dampaknya nanti terhadap stake holder perkebunan dan industri sawit,” kata pria humoris itu.

Pelarangan ekspor yang diberlakukan Pemerintah Indonesia dikhawatirkan meluas, meski banyak pihak yang menyebut kebijakan ini hanya sebatas terapi bagi mafia minyak goreng.

Dampak yang akan terlihat, harga dunia akan melonjak karena Indonesia adalah penghasil CPO terbesar dengan kontribusi 58 persen.

”Problemnya sekarang, seberapa besar pemerintah mampu mengendalikannya atas efek yang ditimbulkan. Pemerintah pasti memiliki perhitungan,” terang Pakar Ekonomi dari Pusat Studi dan Informasi Pembangunan (Pusiban Institute) Asrian Hendi Caya, kepada Disway.Id, Sabtu, 24 April 2022.

”Kontribusi sawit rakyat sekitar 40 persen. Angka ini cukup besar perannya dan melibatkan banyak petani di Indonesia,” jelas Asrian.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.