Misalnya kalau mau dalam bangunan bagus ada harganya, mau menjalani hukuman di tempat yang nyaman ada harganya lagi. Begitu juga untuk makan enak. Semua ada harga yang harus dibayar oleh napi. “Tampaknya ada jaringan ya, sehingga ini bisa memberikan keuntungan pada pihak-pihak yang memiliki otoritas. Pasti dari tingkat sipir, kalapas, kanwil Kemenkumham, dirjen Pas, mungkin sampai ke menterinya,” sebut politikus yang beken disapa Romo Syafii.
Karena itu dia mendesak harus ada evaluasi program, pengawasan maupun personal terhadap sipir, kalapas, kakanwil hingga menterinya. Termasuk aliran dana dari praktik “terlarang’ yang terjadi di dalam Lapas harus diusut bila perlu sampai kepada menteri.
Pasalnya, untuk membangun kondisi yang nyaman di Lapas itu bukan pekerjaan satu hari dan memerlukan banyak orang. Biayanya menurutnya dipastikan tidak sedikit. Sehingga, jajaran Kekemkumham pastinya sudah mengetahui ketidakberesan di Lapas.
“Saya kira ini sudah sistemik. Untuk memutus mata rantainya itu mesti dari atas. Saya tegas saja, karena oposisi, ya presidennya saja diganti, tanggung kalau cuman menterinya,” pungkas Ketua DPP Gerindra itu.
Sebelumnya, KPK menangkap Kapalas Sukamiskin Bandung, Wahid Husein. Dia diduga menerima suap berupa uang dan dua mobil dalam jabatannya sebagai Kalapas Sukamiskin. Pemberian dilakukan sejak Maret 2018.
Fahmi Darmawansyah, napi korupsi di kasus ini juga menjadi tersangka. Dia diduga memberikan suap pada Wahid untuk mendapatkan fasilitas khusus di kamar tahanannya.Bahkan suami dari artis Inneke Koesherawati ini juga diberikan kekhususan, untuk dapat mudah keluar masuk Lapas Sukamiskin.
