Recofusing Hambat Proses Pengadaan Barang

  • Whatsapp
Kepala Bagian BPBJ Kota Sukabumi, Novian Restiadi

CIKOLE – Keterlambatan proses pengadaan barang yang menjadi target pimpinan daerah di awal tahun, terpaksa mengalami keterlambatan. Hal itu dikarenakan adanya refocusing anggaran, dan turunya aturan baru.

Yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bacaan Lainnya

“Arah pimpinan daerah, mengingikan diakhir atau diawal tahun, proses pengadaan sudah dimulai. Namun, adanya permasalahan refocusing, dan aturan baru, jadi sementara terlambat,”ujar kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, (BPBJ) Pemkot Sukabumi, Novian Restiadi, Kamis, (8/4).

Selain itu juga, tambah Novian, di awal bulan Februari kemarin, ada perubahan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Sehingga dengan adanya permasalahan itu, membuat tertundanya juga proses pengadaan. Sebab, aturan-aturan penunjangnya juga secara otomatis berubah,”katanya.

Namun, kata Novian, pihaknya sudah melakukan tender yang sangat prioritas. Salah satunya, tender amdal pusat pemerintahan. Karena, dilihat di proses tendernya jasa konsultasi yang pagu anggaranya sekitar Rp750 juta, pelaksanaannya lebih lama dibanding tender kontruksi.

“Alhamdulillah tender itu sudah dilakukan pada senin kemarin (5/4), dan sekitar tanggal 20 juni mendatang sudah ada keluar pemenang dan tanda tangan kontrak,”ungkapnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengejar tender-tender prioritas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Diantaranya, paket pekerjaan peningkatan, dan rehabilitas jalan.

“Kalau tidak ada masalah ada lima paket pekerjaan yang bersumber dari DKA, menjadi prioritas yang akan kita kejar tayang kedepanya,”ungkapnya.

Sementara itu sepanjang triwulan pertama, jumlah paket pekerjaan yang masuk ke BPBJ melalui aplikasi sistem capaian monitoring pengadaan secara elektronik (Sicampernik) berjumlah 18 paket. “Dari belasan paket pekerjaan itu, kebanyakan pekerjaan di Dinas Pendidikan,”pungkasnya. (bal)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *