SUKABUMI – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemkot Sukabumi Tahun 2023 pada Rabu, 25 Oktober 2023 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
Acara yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Dida Sembada dan sejumlah aparatur Pemerintah Kota Sukabumi dari berbagai OPD.
Kusmana Hartadji mengatakan perencanaan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi di Kota Sukabumi.
Dengan merencanakan reformasi birokrasi secara cermat, pemerintah dapat menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien, transparan, responsif, dan akuntabel.
” Ini akan mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Penjabat Wali Kota Sukabumi.
Melalui perencanaan, pemerintah dapat menentukan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi secara rinci. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem birokrasi yang ada.
Di sisi lain, perencanaan juga memungkinkan semakin kokohnya penyusunan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.
Strategi tersebut dapat melibatkan perubahan kebijakan, prosedur, dan praktik kerja yang baru, terutama digitalisasi dalam administrasi dan pelayanan.
Kang Tutus menegaskan, pemanfaatan digitalisasi dalam pengadministrasian dan pelayanan publik harus lebih ditingkatkan.
“ Beberapa hal memang harus sudah memanfaatkan digitalisasi. Saya berharap hal-hal yang tidak bersifat keuangan sudah tidak harus lagi dicetak melainkan benar-benar dalam bentuk digital,” lanjutnya di hadapan peserta Rapat Koordinasi.
Hal ini diterangkan oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi, berbanding lurus dengan pengalokasian sumber daya, termasuk anggaran, personel, dan teknologi secara efisien dan efektif. Reformasi birokrasi memerlukan sumber daya manusia, teknologi, dan pelatihan.
“ Reformasi birokrasi tak lepas dari tujuan penting penyelenggaraan pemerintahan, yakni pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Instansi pemerintah memiliki peran dan bertanggung jawab dalam semua ini ,” kata Kusmana Hartadji.
Dalam proses reformasi birokrasi, perencanaan yang matang juga sangat penting untuk memantau dan mengukur kinerja.
Perencanaan dapat mencakup indikator kinerja yang membantu mengukur kemajuan reformasi birokrasi, memungkinkan pemerintah mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah yang diambil.
Selain itu, Penjabat Wali Kota Sukabumi menuturkan, pemerintah juga memiliki sejumlah tantangan, salah satunya resistensi perubahan.
Permasalahan tersebut harus diatasi melalui langkah-langkah yang sesuai, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses reformasi birokrasi.***
