Hal ini, sambung Marwan, kondisinya sama dengan perumahan tersebut. Terlebih izin-izin perumahan di wilayah longsor Cibadak tersebut, diakuinya telah keluar izinnya pada 2015-2016. Pada tahun tersebut, merupakan masa peralihan dirinya menjabat sebagai Bupati Sukabumi.
“Pada 2015-2016 izin perumahan keluar. Berarti peralihan ketika saya baru masuk, ini sudah keluar nama izinnya. Makanya, Pak Camat sudah diingatkan dan Pak Kepala Desa. Iya,untuk melihat ruang dimana akan terjadi kegiatan itu berlangsung,” bebernya.
“Perlu diingatkan kalau sampai besar pengembangan industri atau tidak bisa. Contohnya, ada industri hari ini mah sudah berapa tahun hari ini di atas perumahan di bawah industri daerah Parungkuda, udah hampir 5 tahun polemik terus,” tukasnya.
“Karena biasakan, mana anak ayam mana telor duluan, bertahan di situ. Tetapi kalau lihat dari konsentrasi mereka membangun di gawir model gitu (ditenung seperti itu), kan juga beresiko kepada penduduk yang ada di bawahnya, bangun di kompleks dimana, alasan mereka saya lebih duluan, nah itulah inilah butuhnya satu keyakinan,” timpalnya.
Di Kabupaten Sukabumi, jelas Marwan, baru beberapa kecamatan yang memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Dari 47 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi, kini hanya baru ada lima RDTR. Diantaranya, Cicurug, Cibadak dan Pelabuhanratu.
“Contohnya di Curug Kembar, yang mana daerah geseran tiap tahun, tapi masyarakat yang berangkat kerja di Saudi karena punya duit dilarang membangun rumah permanen atau bangun rumah 2 tingkat saja. Tapi, mereka bangun,” bebernya.
Padahal dibawahnya, sudah jelas terdapat aktivitas pergeseran tanah yang luar biasa. Karena tanah di jarak 2 meter ke bawah, sudah pasir dan kerikil. “Nah, itu dengan rumah-rumahnya kegeser semua, tapi bagi mereka mungkin sudah biasa,” pungkasnya. (den/d)
