PALABUHANRATU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi kembali menggelar rapat paripurna di aula gedung DPRD jalan komplek perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Selasa, (6/11).
Adapun rapat paripurna kali ini, DPRD dengan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi dalam rangka penyampaian nota pengantar bupati mengenai raperda tentang APBD kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2024 dan penyampaian pandangan umum fraksi DPRD atas raperda tentang penyertaan modal daerah kabupaten Sukabumi kepada LKM Sukabumi.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan, untuk pembahasan anggaran 2024 akan dilaksanakan rapat paripurna secara maraton karena waktu memang sudah harus selesai di Desember.
Sehingga, kata Yudha lagi harus betul betul dibahas sesuai yang disampaikan Bupati Sukabumi karena banyak hal yang memang ditargetkan untuk anggaran tahun 2024 nanti, salah satunya bagaimana menaikan pendapatan asli daerah supaya bisa menutup kekurangan anggaran yang selalu dikeluhkan oleh pemerintahan kabupaten Sukabumi dengan anggaran yang kurang.
“Ya juga DAU, DAK, Afirmasi, DBH memang kita ini diplot diberi, jadi sudah ada pengendalinya, kita tidak bisa apa apa, sesuai aturan yang ada, tadi seperti yang disampaikan pak bupati betul, jadi memang salah satu cara untuk tidak bisa dikendalilan itu kita PAD nya harus naik,” ujarnya.
Dan menurut Yudha potensi PAD naik di kabupaten Sukabumi sangat banyak jika dalam penarikan pajaknya ditargetkan dengan baik, tentunya hal tersebut menjadi peluang yang harus dimaksimalkan.
“Anggap saja kabupaten Sukabumi ini tanahnya luas, HGU banyak yang perlu dibenahi, PBB banyak yang stagnan, pajak makan minum, banyak harus digali, pajak mineral, pajak air tanah, inipun baru keluar perda kita penambahan pajak air tanah, kita banyak potensi memang, tinggal keinginan kita untuk menetukan itu, semoga pajak asli daerah naik maka peran anggaran yang diberi pemerintah pusatpun juga bisa tidak terlalu dominan,” terangnya.
Sementara kata Yudha untuk pembahasanya penyertaan modal untuk LKM (Lembaga Keuangan Masyarakat) DPRD sangat mendukung karena merupakan salah pendukung senjata untuk melawan bank emok, agar bisa hilang di Kabupaten Sukabumi.
“Hanya saja LKM masih kecil, kalau saya lihat, hanya beberapa Kecamatan, kalau di 47 Kecamatan ini bisa terjadi saya rasa solusi bank emok bisa hilang,” ucapnya.
“Nah makanya ini perlu kita lihat, dan LKM ini harus betul betul di pantau jangan sampai dia berjalan sendiri, harus betul-betul pengawasannya begitu ketat, jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi harus ada pengawasan dan saya rasa kita akan menunjukan juga untuk pengawasan ini harus ada kesepakatan tripartid antara pemerintah legisltif dan yudikatif, harus dipantau kita ini kan peserta modal jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” paparnya.
Sementara itu Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, dalam persoalan APBD tahun 2024 dan juga penyertaan modal LKM, secara substansi hari ini sesuai dengan penguatan dari perpres dari permen sudah diarahakan, sehingaga untuk DAK, DAU kabupaten Sukabumu sudah tidak bisa diutak atik penggunaan anggarannya.
“Sudah tidak bisa diutak atik, harus kesini, harus kesini, makanya didaerah ini harus banyak penyesuaian karena yang selama ini DAU misalkan kita bisa memposisikan manasih urgensi di daerah atau kepentingan dewan di pokir misalnya percepatan, hari ini gak bisa karena mungkin ada urgensi, ya walaupun naik anggaran tapi kita juga naiknya kan mayar PPPK gede,” timpal Marwan.
“Gini asumsi APBD itu tidak boleh lebih dari 50 persen, sekarang sudah mendekati 58 persen, jadi aturan sudah dilanggar oleh pusat, tapi karena ini urgensinya pembayaran hak gaji PPPK mau tidak mau,
Adapun diluar itu, kata Marwan menegaskan penggunaan anggaran APBD tahun 2024 untuk pembangunan infrastruktur tidak lagi besar karena terdapat penurunan anggaran secara drastis.
“Untuk infrastruktur turun drastis makanya pasti loba demo deui, tapi kembaelah, eweuh urusan saya mah, gae demo demo, ngan ulah nepiken penguhujatan, jangan demo lah mereun bisa ke DPRD nanyain gimana sih anggaran,” jelasnya.
“Kita juga sama ini anggaran cuman segini mau gimana lagi, panjang jalan sekian, gak mungkin kita bisa merealisasikan 1.700 KM dengan anggaran yang hari ada,” tandasnya. (Ndi)
