JAKARTA – Di era digital saat ini berbagai pelayanan di pemerintahan ei Jawa Barat (Jabar) dapat dipastikan telah menggunakan teknologi digital. Terlebih untuk pelayanan publik.
Karena kecepatan dan kemudahan proses atau sistem pelayanan administrasi sangat dibutuhkan. Terkait hal itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, terus melahirkan inovasi berbasis digital. Sejumlah aplikasi pun hadir untuk memudahkan publik mengakses dan mengurus pelayanan birokrasi.
Alhasil, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mendapat predikat sebagai Sekda Provinsi Terbaik dengan Kepemimpinan Digital Terbaik dalam Askompsi Digital Leadership Goverment (ADLG) Awards.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Setiawan, yang acara penyerahaannya berlangsung di Grand Ballroom JIEXPO Jakarta, pada Kamis (27/7/2023) kemarin.
Meskipun begitu, sikap rendah hati dari sosok Sekda (Setiawan Wangsaatmaja) Provinsi Jabar ini, saat ia menuturkan, bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif antarperangkat daerah.
Khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar yang secara konsisten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi di Jabar.
“Ini sebetulnya kerja tim. Meskipun awards ini disampaikan untuk Sekda, tetapi Sekda betul-betul menjadi koordinator untuk menggerakkan seluruh proses digitalisasi ini,” kata Setiawan.
“Ini jerih payah seluruh perangkat daerah, khususnya di Dinas Kominfo sehingga secara nasional mengapresiasi atas kerja dan prestasi untuk kita ini,” sambungnya.
Lebih lanjut Setiawan, memaparkan, bahwa Pemdaprov Jabar membangun Jabar Supper Apps untuk urusan pemerintahan maupun pelayanan publik.
Jabar Super Apps mewadahi berbagai aplikasi yang memudahkan pelayan publik, mulai dari urusan perpajakan, layanan kesehatan, sampai kependudukan.
“Program-program (terkait digital) sudah banyak. Secara garis besar membuat dua line, satu untuk pemerintahan dan itu untuk ASN di antaranya. Kedua, layanan untuk publik,” ujar Setiawan.
“Kita berhasil mengintegrasikan misalkan untuk layanan pemerintahan kita cukup memasukkan NIP (Nomor Induk Pegawai) kita. Sedangkan untuk publik, masukan NIK,” tambah dia.
Dengan inovasi berbasis digital, maka indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jabar pun terangkat. Ia berujar, ada 8 aspek SPBE yang dipenuhi Jabar, antara lain kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, perencanaan strategi SPBE, penerapan manajemen SPBE, dan layanan publik berbasis elektronik.
“Jadi ada delapan unsur nilai SPBE dan Jawa Barat sebetulnya sudah berhasil dan kita pun membina untuk kabupaten dan kota,” ucapnya.
