BANDUNG – Menanggapi pemberitaan sebelumnya, terkait berbagai dugaan yang tertuju kepada seorang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar), yakni Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XI Kabupaten Garut.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus, mengatakan sebagai bagian dari institusi atau Dinas Pendidikan di suatu daerah (misalnya di Jabar -red), maka pejabat/pimpinan cabang itu harusnya bisa komunikatif terhadap publik.
“Ya, harus komunikatif, minimalnya tidak membuat kondisi menjadi lebih buruk, karena tidak mampu mewujudkan komunikasi dengan baik oleh pejabat tersebut,” ujar Iskandar kepada Radar Sukabumi, melalui telepon selulernya, Selasa (2/4/2024).
Oleh karena itu, lanjut dia, sulit meyakini bahwa pejabat yang tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi dapat menjadi seorang pejabat yang mumpuni.
“Artinya, menjadi tidak tepat penunjukkan seorang pejabat (KCD-red), jika tidak mampu membuka komunikasi, melayani informasi dan bisa berkomunikasi,” tandas Iskandar.
Karena, tambah Iskandar, sudah sangat jelas diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Dan KIP sebagai sarana dalam rangka mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik,” pungkasnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, sebagai pemegang tanggungjawab/ kewenangan wilayah Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik), yang notabene terdapat sebanyak 30 SMAN dan 15 SMKN serta ratusan ASN disatuan pendidikan setempat.
Termasuk soal dugaan Pungutan Liar (Pungli) Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dibeberapa sekolah (SMAN/SMKN) di Garut, diduga kuat direkomendasi/disetujui Aang.
Namu, terkait hal tersebut saat akan dikonfirmasi kepada Aang, dirinya terkesan tak tanggungjawab. Begitu juga Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya, meskipun beberapa kali dimintai penjelasannya, hingga kini tidak merespon. (Ron)
