BOGOR – Uang kerahiman tahap dua proyek double track atau jalur ganda Bogor-Sukabumi yang diberikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, hingga kini tak ada kejelasan.
Kondisi itu membuat warga terdampak proyek PT KAI itu resah. Warga pun mengadukan nasibnya ke Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan yang dihadiri Anggota DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy di Kantor Kelurahan Empang.
Pantauan Radar Bogor, sebagian besar warga yang mengadu resah lantaran hingga saat ini belum ada kabar lanjutan terkait dengan pembayaran uang kerahiman yang tak kunjung ada kejelasan.
“Ya pertemuan tadi berkaitan dengan warga terdampak pembangunan jalur ganda Bogor Sukabumi, khususnya warga Kelurahan Empang, Kelurahan Batutulis dan sebagian ada di lima kelurahan yang masih belum selesai pembayaran uang kerahimannya,” ujar Hidayatulloh kepada Radar Bogor, kemarin.
Meski program ini merupakan rencana pemerintah pusat, pemerintah kecamatan tetap memfasilitasi adanya keresahan warga terdampak.
Untuk itu, pihaknya terus berkomunikasi dan meminta kepastian informasi sehingga dapat disampaikan kembali kepada warga.
“Masyarakat ini resah, kita pastikan kejelasanya agar warga tenang, dan meminta tidak menerima informasi apapun yang beredar terkecuali dari unsur pemerintah. Jangan dari mana-mana informasinya, agar tidak liar,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Lurah Empang, Harry Cahyadi. Menurutnya, pihaknya sudah menyampaikan beberapa informasi dan pemahaman kepada warga. “Intinya menunggu informasi yang lebih jelas lagi, tentunya dari pusat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy memahami dampak psikologis warga terdampak jalur ganda khususnya berkaitan dengan kepastian uang kerahiman. Apalagi dijanjikan sejak akhir tahun, tetapi hingga kini belum ada informasi lebih lanjut.
“Dari tujuh kelurahan kan tinggal dua lagi yang belum, saya yakin kewajiban akan terpenuhi tinggal berkaian dengan waku saja,” ujar politisi Golkar tersebut.
Saat ini, kata dia, pihaknya mengapresiasi langkah warga yang memiliki inisiatif merelokasi mandiri, sehingga sudah menyiapkan lahan yang dibeli warga di kawasan Ranggamekar, dan Kelurahan Mulyaharja. Tetapi di sisi lain menjadi persoalan pada warga yang diberikan harapan pembayaran uang kerahiman.
“Jangan sampai mereka berpandangan pemerintah yang akan membangunkan, pemerintah dan legislatif jujur iba dengan persoalan yang ada ini, kita bagian yang memfasilitasi, saya tekankan tunggu dulu uang kerahiman agar bisa diterima,” paparnya.
Ia juga meminta warga untuk melengkapi data administrasi agar valid, sehingga nantinya tidak timbul persoalan, ketika ada yang tidak mendaftar dan tidak mendapatkan uang kerahiman hanya lantaran persoalan administrasi.
Untuk diketahui, Kecamatan Bogor Selatan menjadi wilayah terdampak paling banyak. Berdasarkan hasil appraisal Dirjen Perkeretaapian, terdapat 1.965 bangunan terdampak, dengan anggaran yang disiapkan Rp44,1 miliar untuk biaya kerahiman.(ded/c)
