“Cukup,”singkat Anies.
Pada awal pernyataan, Anies menilai banjir yang terjadi pada Selasa pagi karena curah hujan yang tinggi, bukan karena aliran dari hulu di Bogor. Seperti di Pintu Air Manggarai, sempat berada pada level Siaga I dan kini turun menjadi Siaga II.
Menurut Anies, seluruh jajaran Pemprov DKI saat ini berada di lapangan untuk membantu warga yang terdampak banjir.
Karena itu, Anies mengimbau warga korban banjir yang membutuhkan bantuan agar menghubungi 112 atau datang ke kantor kelurahan terdekat.
“Kita akan bantu respons semua yang jadi kebutuhan masyarakat,” ucap Anies.
Kini, lanjut Anies, pihaknya sedang berkonsentrasi pada penanggulangan bencana.
“Semua sumber daya kita siapkan untuk terjun ke lapangan. Semua kegiatan pemprov difokuskan di lapangan. Semua pertemuan, rapat, batal semuanya. Turun ke lapangan,”imbuh Anies.
Terpisah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) ikut berkomitmen membantu mengendalikan banjir Jakarta dan sekitarnya.
Bahkan, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang mengidentifikasi lokasi-lokasi yang dibangun tak sesuai peruntukan atau tidak memiliki alas hak. Bangunan yang tak sesuai peruntukan akan dibongkar.
“Untuk pemulihan Jakarta kita identifikasi lokasi-lokasinya. Ada tempat yang mau kita bongkar,” kata Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang, Selasa (25/2).
Budi menjelaskan banjir di Ibu Kota disebabkan sekitar 40 persen daratan Jakarta berada di bawah permukaan air.
Selain itu, saat intensitas hujan tinggi, Jakarta tidak mampu menahan air karena daerah resapan tertutup bangunan.
Selain penataan bangunan di Jakarta yang merupakan bagian hilir, Kementerian ATR/BPN akan melakukan audit di bagian hulu dan tengah. Di bagian hulu, persoalan utamanya terletak pada banyaknya vila di kawasan Puncak, Bogor.
Pihaknya menduga jumlah bangunan di Puncak telah melampaui yang diizinkan.
Meski demikian, pihaknya akan memberi hak pakai kepada para pemilik vila. Langkah itu dilakukan lantaran alih fungsi lahan di kawasan Puncak telah berlangsung puluhan tahun.
“Kita juga salah, dari dulu nggak urusin. Kita tata kembali,” katanya.
Di bagian tengah, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna melakukan sertifikasi tanah untuk badan air, seperti situ, danau, embung dan waduk, terutama di kawasan Bogor dan Depok.
Langkah itu dilakukan untuk mencegah alih fungsi situ, danau, embung dan waduk.
“Situ, embung, danau dan waduk berfungsi sebagai penahan air sebelum masuk ke wilayah Jakarta. Kita kerja sama mau sertifikat agar situ tidak berkurang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan dan Ade Yasin sempat saling sindir soal penanganan banjir. Anies menyebut permasalahan banjir bukan karena program normalisasi Kali Ciliwung yang belum selesai.
“Kuncinya itu ada pada pengendalian air, sebelum masuk pada kawasan pesisir. Kalau bisa dikendalikan, Insya Allah bisa dikendalikan. Tapi selama membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air mengalir ke sungai,” kata Anies.
Menanggapi pernyataan gubernur DKI Jakarta itu, Ade Yasin mengaku Pemkab Bogor selama ini sudah melakukan beragam upaya untuk mengendalikan kiriman air dari sungai-sungai yang mengalir ke Jakarta.
Karena itu, Ade Yasin mengaku kebingungan jika Anies masih mengungkit soal pengendalian air di wilayah Bogor ketika Jakarta kebanjiran.
Dengan nada bercanda, Ade Yasin bahkan mengaku dirinya bukanlah Avatar (tokoh film kartun, red) yang mampu mengendalikan air dengan kedua tangan.
“Saya bukan Avatar. Mengendalikan orang itu lebih mudah ketimbang mengendalikan air. Tidak bisa saling lempar tanggung jawab. Semua harus terkoordinasi, baik pusat, Provinsi Jakarta dan daerah terdampak,” jelas Ade Yasin.
Ia mengungkapkan, Pemkab Bogor memiliki program Bogor Babat, yakni membasmi atau merobohkan vila tanpa izin dan juga yang berdiri di atas lahan Perhutani, sehingga bisa dijadikan daerah resapan air.
Dalam kondisi dilanda bencana alam, Ade menilai sebaiknya tak perlu saling menyalahkan dan harus legawa.
“Tidak perlu saling menyalahkan. Karena kalau saya harus membela diri, saya juga bisa. Karena kita adanya di atas (hulu sungai, red), tapi kan tidak bisa begitu juga. Dalam kondisi ini, kita harus saling legawa, tidak harus saling menyalahkan,”pintanya.
Ia mencontohkan wali kota Bekasi yang saling bantu mencari solusi masalah pengendalian air di Bogor yang mengalir ke Bekasi.
