BOGOR – Realisasi pendapatan Kota Bogor disebut mengalami penurunan sekitar 15-17 persen. Alhasil, perlu ada rasionalisasi dalam APBD Perubahan tahun ini.
Turunnya pendapatan sendiri diakibatkan karena adanya pandemi covid 19
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, untuk proses anggaran perubahan tahun 2021 masih di dalami dan dilakukan pengkajian kembali oleh TAPD.
Menurutnya, masih ada defisit anggaran Rp203 miliar.
Hal itu disebabkan adanya penurunan pendapatan sekitar 15-17 persen karena terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa waktu lalu.
“Kita masih didalami oleh TAPD, dilakukan pengkajian kembali. Karena kita kemarin kita masih defisit Rp203 miliar. Sebab kita ada penurunan pendapatan sekitar 15 sampai 17 persen akibat pengaruh PPKM kemarin,” katanya, Selasa (7/9).
Sehingga, sambung dia, harus ada rasionalisasi anggaran.
Mana saja yang kemungkinan akan dihilangkan, dikurangi atau ditambahkan.
Agar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2021 tidak terlalu besar.
“Akhrnya kita harus rasionalisasi. Jadi, ini sedang kita lakukan. Mana saja yang kemungkinan rasionalisasi,” jelasnya.
“Kita juga akan menyisir lagi, supaya nanti silpa-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian juga ada perubahan perubhan kegiatan, ada anggaran-anggaran yang kita cermati,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor itu.
Ia mencontohkan, tahun ini sebetulnya Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran untuk mengadakan 10 bus melalui APBD.
Kemudian, Kota Bogor mendapat bantuan 75 bus program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Maka kegiatan yang 10 bus itu kita hapus. Karena sudah dapat bantuan itu. Itu yang kita lakukan di perubahan anggaran,” ujarnya.
