Padahal, menurut Reni, biaya itu masih bisa ditekan, terlebih kini tiap sekolah biasanya mendapatkan Bantuan Operasional Sekokah (BOS). “Kalau sekolah itu negeri hingga memungut biaya mahal, tentu akan kita warning keras. Kalau swasta, kita juga pertanyakan kenapa sampai mahal begitu,” kritiknya.
Sebelumnya, Kamis (5/4) lalu, 38 pelajar SMK Citra Nusantara, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi menggeruduk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, di Jalan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.
Mereka menuntut kejelasan karena tak bisa ikut UNBK. Padahal, para pelajar ini mengaku sudah dipungut anggaran sebesar Rp3,2 juta oleh pihak sekolah untuk persyaratan mengikuti ujian. Tetapi, hingga saat ini para pelajar itu tak dapat mengikuti UNBK.
Salah seorang pelajar kelas 12 SMK Citra Nusantara, Dimatri Putra (18) mengaku, dirinya dimintai uang Rp3,2 juta dengan alasan untuk Ujikom, praktik dan USBN. Namun, ketika akan pelaksanaan UNBK, pelajar malah tidak bisa mengikuti ujian.
Sementara, pihak sekolah beralasan, para pelajar tidak bisa ikut UNBK itu lantara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dihapus pihak dinas. “Kami saat ini mempertanyakan kejelasannya langsung dari dinas,” tegas Dimatri.
