Lintah Darat Bikin Melarat, Warga Jampang Meradang

Sejumlah ormas dan tokoh masyarakat saat berorasi menolak rentenir di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi.

SUKABUMI – Sejumlah Ormas, OKP dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komite Lintas Ormas dan Tokoh (Kolotok) Jampang menggelar aksi tolak rentenir. Selasa(26/11), massa menggelar aksi dengan cara long march dari Kecamatan Waluran, Ciemas, Ciracap dan Kecamatan Jampangkulon.

Ketua Komite Lintas Ormas dan Tokoh-tokoh (Kolotok) Jampang, Aden Sastrawijaya mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rentenir yang saat ini semakin menjamur di wilayah Jampang sehingga tidak sedikit masyarakat yang terjerat hutang piutang.

Bacaan Lainnya

“Kami sepakat menolak keberadaan rentenir yang saat ini semakin marak khususnya di wilayah Jampang. Karena dengan keberadaan lintah darat ini sendi ketahanan ekonomi masyarakat menjadi rapuh, masyarakat banyak terlilit hutang. Jika dibiarkan tentunya akan berbahaya,” kata Aden saat dihubungi koran ini, Selasa(26/11).

Dalam aksi ini, sambung Aden, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dengan rentenir. Banyak masalah dan keluhan terutama dari ibu-ibu yang hari ini notabene terlibat dengan rentenir.

“Karena rentenir dianggap memberikan kemudahan dalam meminjam uang sehingga banyak ibu-ibu yang akhirnya terlibat hutang. Padahal, keberadaan rentenir ini bisa mencekik masyarakat. Karena itu saat ini kami sepakat untuk menolaknya,” ucapnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut juga Kolotok Jampang memasang baliho himbauan dan menolak keberadaan rentenir disetiap kantor kecamatan.

“Aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang dilakukan disetiap kecamatan dan beberapa bank pinjaman,” paparnya.

Dirinya menambahkan, Kolotok Jampang pun mendesak agar Bupati Sukabumi mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang penolakan rentenir tersebut.

“Kami meminta kepada setiap camat agar bisa menyampaikan aspirasi kami langsung kepada Bupati agar segera menerbitkan Perbub tentang pelarangan rentenir,” tandasnya.

Menurutnya, pemerintah bisa memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk bisa simpan pinjam. Hal ini, untuk menekan menjamurnya rentenir di wilayah Jampang. “Tentu Bumdes bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat tidak meminjam kepada rentenir,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Ciemas, AG Sanjaya mengatakan, pemerintah setempat mendukung dengan aksi menolak rentenir tersebut dan akan segera duduk bersama masyarakat untuk mencari solusinya.

“Nanti kita akan duduk bersama untuk mencari solusinya agar masyarakat tidak terlibat dengan rentenir,” singkatnya. (bam/d)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *