PALABUHANRATU – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri (STISIP WPM) Sukabumi, Ramadiansyah turut angkat bicara soal dugaan pemotongan bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Desa/Kecamatan Waluran.
“Kami mendesak aparat hukum segera turun tangan,” desak Rama saat menghubungi Radar Sukabumi, (25/10).
Desakan itu, masih kata Rama, untuk memperjelas masalah yang sebenarnya terjadi. Lantaran, dengan munculnya persoalan itu ke publik, otomatis Kades terpilih namanya menjadi tercoreng.
“Jika kasus ini fitnah, tentu nama baik Kades harus dibersihkan kembali. Tapi jika pemotongan itu betul terjadi, maka proses hukum harus berlanjut. Karena ini menyangkut jabatan publik,” bebernya.
Rama juga mengaku tak mau jika tudingan mahasiswi Univeraitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) itu dibiarkan begitu saja tanpa adanya kejelasan atau pun tindak lanjut. “Kami harap, pihak yang berwenang melakukan jembut bola dengan bukti yang ada. Harus turun ke lapangan,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Komarudin berjanji dalam waktu dekat ini akan segera menerjunkan tim khusus, untuk melakukan pemeriksaan. “Tentu, kami dalam waktu dekat akan terjunkan tim ke desa itu. Kami akan periksa seluruh keuangan di desa itu,” pungkasnya singkat.
Sebelumnya telah diberitakan, Kepala Desa Waluran terpilih, Dudi Rusdiawan diduga telah melakukan pemotongan dana rumah tidak laik huni (Rutilahu) saat ia masih menjabat. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Wida Adawiyah mengatakan, di Kampung Cimulek, RT 01/04, Desa/Kecamatan Waluran ada penerima manfaat program Rutilahu yang diduga didzolimi.
