SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Ternyata ada syarat mudah untuk didukung menjadi Bupati Sukabumi periode mendatang. Yakni cukup mendukung gagasan pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) yang dalam hal ini Kabupaten Sukabumi Utara. Syarat ini diajukan oleh Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau Forkoda DOB Jabar.
Ketua Forkoda DOB Jabar, Bayu Risnandar menjelaskan, keputusan ini diambil pasca rapat Forkoda DOB Jabar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar. Agenda yang diputuskan pada rapat tersebut intinya adalah konsolidasi organisasi. Selain itu, pada kegiatan tersebut para pengurus Forkoda DOB Jabar agar mendukung calon kepala daerah yang memiliki visi penataan daerah atau pemekaran.
“Forkoda membuat manifesto politik yang akan disampaikan pada seluruh paslon dan pengurus di Kabupaten yang sedang melaksanakan Pilkada,” jelasnya kepada Radar Sukabumi, Jumat (13/11/2020).
Selain itu, terdapat dua langkah jangka pendek yang akan diambil oleh Forkoda. Pertama, melakukan konsolidasi dan penguatan organisasi di tingkat kabupaten dan memanfaatkan momentum Pilkada yang sedang berlangsung di enam kabupaten yang akan dimekarkan sebagai proses untuk mendapatkan Bupati yang mendukung pemekaran di daerahnya.
“Agenda terdekat kami, pertama melakukan tertib administrasi sehingga para pengurus atau pegiat pemekaran memiliki kekuatan hukum dan politik untuk mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk proses usulan calon daerah persiapan dan kedua membuat manifesto politik yang akan disampaikan pada seluruh paslon dan pengurus di kabupaten yang sedang melaksanakan Pilkada,” bebernya.
Kemudian, masih kata Bayu, terdapat dua poin penting dalam manifesto tersebut, mulai dari imbauan pada seluruh pasangan calon agar memasukan penataan daerah dalam Visi Misi, kemudian pihaknya bersepakat hanya akan mendukung calon yang pro terhadap pemekaran.
“Kami bersepakat untuk mengawal pemekaran pada perhelatan pesta demokrasi ini, maka dari itu pertama setiap calon itu harus mencantumkan kebijakan terkait pemekaran,” pungkasnya. (upi/rs)
