JAKARTA— Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah resmi mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin. Pencopotan itu menyusul dugaan ketidaknetralan Hasanuddin terkait dukungan terhadap salah satu pasangan calon di Pilgub Maluku 2018. Menanggapi pemberhentian Hasanuddin, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku mengapresiasi keputusan Tito tersebut. Baginya, itu merupakan sikap yang tegas.
“Tentunya kami mengapresiasi Kapolri yang berani melakukan penindakan yang tegas semacam ini karena sesuai dengan prinsip bahwa polisi harus netral dan sesuai dengan penegasan Kapolri bahwa polisi harus netral. Justru kalau itu tidak dilakukan malah itu tidak tepat,” kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/6).
Atas dasar itu, Hidayat pun meminta Kapolri menunjukkan ketegasan yang sama di Pilgub Jawa Barat 2018. Ia menyebut, kepolisian harus bisa meyakinkan bahwa jalannya perhelatan akbar lima tahunan itu berjalan netral. “Jabar ini mustinya itu juga harus diberlakukan ketegasan, supaya Polri benar-benar netral,” ucap Hidayat.
Dia pun mengingatkan Tito untuk mencopot anggotanya jika terbukti melakukan tindakan yang tidak netral. Dengan demikian, Polri mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. “Siapa pun yang melanggar hukum termasuk yang tidak netral di Wakapolda Maluku itu wajar dilakukan penindakan. Dan yang kaya begini nih yang dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada hukum dan polisi,” pungkasnya.
Sebelumnya Brigjen Hasanuddin dicopot dari posisinya sebagai Wakapolda Maluku atas dugaan pelanggaran netralitas Polri dalam Pilkada Serentak 2018 di Maluku. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menuturkan, pihaknya mencopot Brigjen Hasanuddin lantaran diduga ikut mengampanyekan Irjen (Pur) Murad Ismail dalam Pilgub Maluku. “Semalam sudah saya perintahkan Asisten SDM Polri untuk mengganti perwira tinggi yang diduga tidak netral dengan Pati dari Mabes,” kata Syafruddin kepada wartawan, Kamis (21/6).
Syafruddin menegaskan, pencopotan itu dilakukan guna menjaga profesionalisme dan netralitas Polri pada Pilkada Serentak 2018. “Semua itu demi menjaga nama baik Polri yang sejak awal ingin menjaga profesionalitas dalam pilkada langsung 27 Juni di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Syafruddin. Apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengarahkan kepada seluruh anggotanya untuk tetap netral meski terdapat beberapa purnawirawan Polri yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2018.
(ce1/aim/JPC)
