JAKARTA – Pekerjaan rumah terkait dunia pendidikan masih banyak. Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan beberapa evaluasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depan.
Program Merdeka Belajar menjadi sorotan yang pertama. Sejak Mendikbudristek Nadiem Makarim dilantik hingga sekarang, sudah ada 26 episode program Merdeka Belajar. Namun, belum banyak perubahan maupun perbaikan yang terjadi.
”Contohnya hasil PISA kita, sekarang justru skornya makin jeblok,” kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri.
P2G juga berharap program guru penggerak (PGP) dihentikan. Dengan anggaran sampai Rp 3 triliun, PGP dinilai bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Pasalnya, PGP bersifat diskriminatif karena tidak semua guru berhak ikut pelatihan PGP untuk meningkatkan kompetensinya. Pada UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat (1) huruf d disebutkan, setiap guru berhak memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi.
Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024 kemarin (3/5), Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan, program Merdeka Belajar menekankan kemerdekaan guru dan murid dalam proses belajar.
”Saya paham, di tahun awal, Ibu dan Bapak Guru merasa bingung,” katanya. Banyak program yang diubah Nadiem, misalnya ujian nasional diganti asesmen nasional.
Nadiem mengapresiasi program Merdeka Belajar yang sudah terimplementasi. Sudah 300 ribu satuan pendidikan yang menggunakan. Platform Merdeka Belajar sudah dimanfaatkan empat juta guru, kepala sekolah, mahasiswa PPG, dan dosen di seluruh Indonesia. ”Perubahan yang terjadi melahirkan lebih dari 100 ribu guru penggerak,” ucapnya. (jpg)
