JAKARTA — Bambang Soesatyo merespons maraknya umrah backpacker. Dia menyebut ada beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena itu. Salah satunya adalah tingginya biaya umrah lewat biro perjalanan atau PPIU resmi. Faktor lain adalah tersedianya layanan pembuatan visa umrah oleh biro perjalanan. Namun, alasan utamanya adalah regulasi Arab Saudi yang memang mengizinkan umrah mandiri.
Atas faktor-faktor itu, pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut meminta pemerintah tegas. Jika memang umrah mandiri atau backpacker dilarang, perlu ada regulasi yang kuat. Misalnya, lewat peraturan pemerintah (PP). “Perlu ada PP yang bisa menjadi dasar pelarangan umrah mandiri,” katanya pada Senin (26/2) lalu.
Selanjutnya, pemerintah perlu menyosialisasikan PP itu secara luas. Perlu juga diinformasikan kepada masyarakat, khususnya yang belum pernah bepergian ke luar negeri, tentang risiko perjalanan umrah mandiri. Lewat jalur resmi, pemerintah jelas lebih bisa menjamin keamanan jemaah selama umrah.
Terpisah, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menyatakan bahwa umrah mandiri yang bertentangan dengan regulasi adalah yang dilakukan sembari mengajak banyak orang. “Kalau berangkat sendiri atau hanya dengan keluarga inti, tidak masalah,” terangnya.
