CIBEUREUM – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, mengaku optimis program unggulan yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, tuntas sesuai target.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Sukabumi, usai membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) yang di gelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di kantor Bappeda Jalan Sarasa Kecamatan Cibeureum, Senin (27/2).
“Saya pastikan, program-program unggulan yang ada di RPJMD tahun 2018-2023 bisa tuntas, Insya Allah kami optimis sampai dengan akhir tahun ini bisa selesai seratus persen,”ujar Fahmi kepada Radar Sukabumi, Senin (27/2).
Wali Kota Sukabumi menjelaskan, kegiatan FPD di Bappeda ini sebagi upaya untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Sehingga pada tahun 2024 nanti, tidak ada RPJMD, dikarenakan ada perubahan pimpinan daerah. “Jadi ketika tidak ada RPJMD, maka semuanya bakal mengacu pada RPD 2024-2026,” jelasnya.
Sementara itu kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah menambahkan, untuk RPJMD Pemkot Sukabumi memang berakhir pada tahun 2023, namun perencanaan pembangunan sudah dilakukan oleh jajaran Bappeda sejak tahun 2022, untuk pembangunan di tahun 2024.
“Bagi pemerintah daerah yang masa berlaku Kepala daerahnya sampai tahun 2023, diwajibkan untuk membuat RPD. Produknya dari kita tentang teknokratik, evaluasi dan apa saja yang belum kita tuntaskan, termasuk jangka panjang yang kita laksanakan di tahun 2024-2026,” bebernya.
Menurut Reni, kegiatan FPD yang digelar Bappeda merupakan bagian dari proses untuk melakukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. “Sesuai dengan tema pembangunan kita di tahun 2024, kondusifitas dan pembangunan Kota dengan memperhatikan adanya pesta demokrasi,” tuturnya.
Reni juga menjelaskan, output FPD itu juga akan dibawa pada pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Sukabumi. Sebab, tahapan perencana dengan partisipatif tingkat Kelurahan, sudah terdata sebanyak 490 usulan yang sudah terverifikasi.
Nantinya, Bappeda akan melakukan pemisahan dan verifikasi kembali untuk pemetaan berdasarkan sub program musrenbang di tingkat Kecamatan.
“Hasil usulan musrembang tingkat Kecamatan dibawa lagi ke FPD, untuk di plot-plotkan mana saja usulan masyarakat dari tingkat Kelurahan sampai Kecamatan yang bisa diakomodir oleh FPD. Terakhir nanti kita rekap semua dibawa ke musrenbang tingkat Kota,” jelasnya.
Lanjut Reni, pada musrenbang tingkat Kota nanti, akan melakukan konsultasi publik secara umum dan terbuka. Termasuk, kegiatan pembangunan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024.
“Tetap usulan masyarakat paling banyak mengarah pada infrastruktur, dan SKPD favorit adalah Dinas PUTR. Infrastruktur kita sesuaikan untuk menunjang kondusifitas pelaksanaan pemilu dan pilkada,” pungkasnya. (Cr4/t)
