Dishub Segera Buka Kembali Pendaftar KSP Parkir Kota Sukabumi

  • Whatsapp

SUKABUMI — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, bakal kembali membuka proses pendaftaran pemilihan mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Parkir tepi jalan umum pada Oktober ini.

Dalam pendaftaran seleksi KSP Parkir kali ini, akan ada perubahan persyaratan bagi mitra kerja yang hendak mengikuti lelang. Pasalnya, pada persyaratan yang ditetapkan pada tahap lalu dinilai terlalu memberatkan bagi para calon mitra kerja.

Bacaan Lainnya

“Kamis ini kami akan melakukan rapat finalisasi rencana pemilihan termasuk menentukan tanggal pembukaan pendaftaran dan terkait perubahannya pun sama akan dialkukan finalisasi pada rapat nanti,” ungkap Ketua Pansel Pemilihan Mitr KSP Parkir tepi jalan umum sekaligus sebagai

Sekertaris Dishub Kota Sukabumi, Novian Restiadi kepada Radar Sukabumi, Rabu (14/10).

Menurut Novian, Pansel akan merubah persyaratan dokumen lelang agar tidak memberatkan para peserta, persyaratan lelang lalu yang membuat banyak peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan khususnya dalam hal pengalaman pengelolaan parkir.

“Kemarin kita mengisyaratkan minimal tiga pengalaman, diantaranya pengalaman pengelolaan parkir selama lima tahun, pengalaman pengelolaan parkir baik on street maupun off street dan kita mengisyaratkan pengalaman pengelolaan parkir untuk 50 ruas jalan. Persyaratan ini yang mungkin nanti ada perubahan,” jelasnya.

Lanjut Novian, proses pemilihan akan dibagi menjadi dua tahapan yakni evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran atau pemilihan. “Proses lelang tetap akan dilakukan, dimana target akhir tahun sudah ada pemenang lelang,” ujarnya.

Mengingat waktu sudah di penghujung tahun, kemungkinan pengelolaan parkir masih tetap akan dikelola oleh UPT, walau nanti sudah ada pemenang tender. Tetapi itu semua menjadi kebijakan pimpinan, apakah langsung dikelola pihak ketiga atau masih oleh UPT Parkir.

“Bebagai kemungkinan pengelolaan parkir bisa saja diserahkan pihak ketiga atau masih dikelola UPT Parkir. Semua tergantung kebijakan Kepala daerah nantinya,” pungkasnya. (bam/t)

Pos terkait

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *