“Yang ketiga, Otoritas KSSK (Pemerintah, BI, OJK dan LPS) harus terus meningkatkan dan mengutamakan koordinasi dan sinergi agar porsi penyaluran KUR untuk sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perburuhan, dan usaha mikro lebih masif,” kata dia lagi. Lalu pada poin keempat, kegiatan supervisi terdiri dari 2 (dua), yaitu pemantauan usaha dan pemberian saran untuk pengembangan usaha harus lebih maksimal dilakukan,” kata dia lagi.
Saat ini, kegiatan supervisi dirasakan masih belum optimal karena memang beban yang dipikul petugas tidak sesuai dengan waktu yang ada, petugas harus mencari nasabah, penilaian usaha, penagihan, survei dalam waktu yang sangat pendek. Supervisi yang tidak maksimal sudah pasti berefek pada pemberdayaan yang tidak maksimal.
“Dan yang kelima, Kehadiran dan perhatian lebih lanjut dari para pemegang kepentingan (stakeholder) sangat dibutuhkan guna memberikan solusi atas permasalahan yang umumnya terkait dengan kebijakan masing-masing pihak. Semua pihak harus mampu membuat program KUR ini sebagai usaha untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan rakyat. Jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat menjadi sangat tergantung yang akhirnya tidak mampu melahirkan partisipasi aktif menuju kemandirian usaha,” pungkasnya.
(izo/rs)
