JAKARTA – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra, Bambang Haryadi, menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengintervensi penanganan hukum di Tanah Air. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim pengacara eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang membawa nama Presiden dalam konferensi pers kliennya.
“Gerindra menyayangkan statement Hotman Paris yang mengaitkan kasus mantan Jampidsus dengan Presiden Prabowo. Ini sangat tidak benar, dan bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/7).
Bambang menekankan penegakan hukum di era Presiden Prabowo tidak pandang bulu. Ia mencontohkan sejumlah pejabat, termasuk menteri hingga kepala lembaga, tetap diproses hukum ketika terjerat kasus. “Prabowo selalu mengingatkan bahwa tidak akan melindungi kader yang berbuat tercela dan korupsi. Itu terbukti, ada beberapa kepala daerah terafiliasi Gerindra tetap diproses hukum. Bahkan ada anggota kabinet yaitu wamen juga tetap diproses,” ujarnya.
