SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Aggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan peran penting program kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani. Hal ini pun berkaitan dengan eksistensi UMKM yang telah terbukti menjadi solusi ketika krisis 1998 terjadi hingga sekarang.
“Kita kilas balik program KUR, selalu mengingatkan pada dua hal, yakni UMKM dan krisis. Pada krisis 1998, saat perusahaan besar tidak dapat melakukan pemabayaran utang karena runtuhnya nilai tukar rupiah, lantas apa yang membuat kita bertahan? Ya UMKM,” kata Heri Gunawan dalam acara seminar bertajuk “Petani Tangguh Mandiri Berorientasi Agribisnis dan Berawasan Lingkunga” di Hotel Horison Sukabumi, Senin (9/3/2020).
Hergun, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kemampuan UMKM untuk menyelamatkan perekonomian saat krisis memang tak terbantahkan. Bahkan, di era industri 4.0, transformasi usaha berbasis teknologi juga terjadi pada sektor UMKM sehingga semakin memperluas lingkup wilayah pemasaran produknya menjadi tanpa batas (borderless).
Sejak 5 November 2007, program Kredit Usaha dengan pola penjaminan pemerintah untuk UMKM resmi diluncurkan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Berdasarkan kilas balik tersebut, kita bisa melihat bahwa substansi utama dari program KUR ini adalah rakyat, UMKM dan produktifitas. Jadi, pada prinsipnya, KUR adalah untuk menggerakan dan memajukan produktifitas ekonomi rakyat. KUR bukanlah perkara kredit-kreditan,” ujar dia.
KUR, jelas Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra pada DPR RI, adalah jalan ideologis yang harus dilalui dengan segenap daya dan upaya. Sebab KUR bukanlah upaya yang sarat kepentingan politis, melainkan tugas sejarah untuk menghadirkan negara di setiap aspek kehidupan perekonomian rakyat.
Legislator Senayan asal Sukabumi memaparkan, setelah lebih dari 12 tahun sejak diresmikan, total realisasi penyaluran anggaran KUR terus meningkat hingga mencapai lebih dari Rp 652,8 triliun. Pada tahun 2019 kemarin, realisasi penyaluran tercatat kepada 4,7 juta Debitur dengan total kredit sebesar Rp 140,1 triliun atau sebesar 100,09 persen dari target tahunan sebesar Rp 140 triliun. “Sayangnya, penyaluran KUR sektor produktif masih belum dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar 60 persen,” cetusnya.
Sosialisasi KUR pada hari ini selain sebagai bahan refleksi program KUR namun juga untuk menggerakkan kesadaran dan partisipasi para Petani yang menjadi prioritas program ini. Heri pun menyebutkan beberapa catatan mendasar seperti dukungan Komisi XI DPR-RI terhadap upaya dan tekad pemerintah untuk menitik beratkan penyaluran KUR ke sektor-sektor produksi di luar sektor perdagangan dalam rangka mendorong pergerakan sektor mikro ekonomi.
Penyerapan KUR sektor Produksi tahun 2019 masih tercatat sebesar lebih 50 persen. Sebab, sektor-sektor itu memang kecil porsinya, yakni sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan hanya sekitar 22,87 persen, sektor perikanan 1,38 persen, industri pengolahan 7,16 persen, pariwisata 11,53 persen dan jasa 13,69 persen. Sementara itu, porsi penyaluran di luar Pulau Jawa harus lebih merata dan masif, antara lain Sumatera 20,1 persen, Sulawesi 9,7 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,3 persen, Kalimantan 5,9 persen, Papua 1,5 persen, dan Maluku 0,9 persen.
Yang kedua, jumlah partisipasi institusi dalam program penyaluran KUR tahun 2019 tercatat sebanyak 49 bank dan lembaga keuangan lainnya yaitu 38 Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah serta 11 lembaga keuangan lainnya. Sementara itu, terdapat kendala bagi masing-masing bank dan lembaga penyalur terkait ekstra kebijakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan perbankan dan belum terintegrasinya sistem informasi yang digunakan lembaga pembiayaan dengan Pemerintah.
