SUKABUMI — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya, menutup upacara pendidikan dan pelatihan reguler Polisi Kehutanan (Polhut) tahun 2023 di kawasan Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/11).
Ratusan anggota Polhut yang mengikuti pelatihan di Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setukpa) ini, dapat terlaksana berkat kerjasama antara Kementrian KLHK dengan Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol).
“Kita melakukan ini secara reguler, sebelumnya juga sudah dengan yang satuan polri khusus porch,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya usai menutup pendidikan dan pelatihan reguler Polhut di kawasan Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi pada Kamis (23/11).
Menurut Siti Nurbaya, Menteri LHK RI merencanakan bahhwa pelatihan tersebut akan kembali dilaksanakan pada tahun dengan, tepatnya di triwulan pertama.
Apabila melihat pada peragaan pendidikan dan pelatihan reguler Polisi Kehutanan (Polhut) tahun 2023, memang faktanya sudah sesuai dengan kebutuhan.
“Ini kalau lihat peragaannya tadi memang yang di lapangan terjadi seperti itu. Kebutuhannya seperti itu, tadi saya minta sama kepala badan, kalau perlu ditingkatkan lagi jumlahnya,” paparnya.
Masih ditempat yang sama, Kasetukpa Lemdiklat Polri, Brigzen Pol. Mardiaz Kusin Dwihanato mengatakan, sebelum melakukan penutupan pendidikan kepolisian kehutanan ini, ratusan anggota Polhut tersebut telah melaksanakan pendidikan selama 45 hari di Setukpa ini.
“Anggota Polhut yang mengikuti pelatihan ini, dari seluruh Indonesia, termasuk balai yang dibawa dari para Kementerina, provinsi dan kabupaten. Karena kita ada kerjasama dari Kementrian KLHK dengan Lemdiklat Polri. Nah, kebetulan Lemdiklat menunjuk Setukpa menjadi tempat latihannya,” kata Mardiaz.
Selama 45 hari ini, sambung Mardiaz, mereka telah melaksanakan pendidikan. Dimana nantinya, ketika mereka keluar standar kompetensi lulusan daripada mereka ini adalah bagaimana mereka bisa menjadi pengaman dan pencegahan, kemudian juga penindakan non yustisi terbatas sesuai dengan lingkup peraturan perundangan yang diemban oleh Kementrian LHK.
“Kemudian selama 1 setengah bulan, juga ada tiga tahapa, pertama tahapan pengantar. Kemudian tahapan materi, dimana materi itu mereka memiliki pendidikan sikap dan tata nilai etika, kemudian beriman kepada tuhan yang maha esa, asas pancasila. Bukan hanya itu, mereka juga harus memiliki keterampilan kerja umum, kerja khusus dan pembulatan,” paparnya.
Ia menambahkan, proses pembulatan pada saat pendidikan dan pelatihan reguler yang dilaksanakan selama dua hari, mereka telah melaksnakan dengan latihan kerja.
“Jadi mereka hiking dari Setukpa sekitar 20 kilometer dan memimpin persoalan. Nah, endingnya mereka melaksakan upacara pendidikan yang dihadiri langsung oleh Ibu Menteri LHK,” pungkasnya. (den/d)
