BANDUNG— Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung, kemarin(4/10). Aksi yang dilakukannya ini untuk menuntut transfaransi rekrutmen anggota KPU Jawa Barat.
Dalam aksinya itu, para pengunjuk rasa membentang spanduk bertuliskan “Jabar Darurat Demokrasi”. Setelah aksi usai, spanduk tersebut diikatkan pada pagar Kantor KPUD Jabar, mereka juga berorasi agar rekrutmen anggota KPU di evaluasi.
“Pada prinsipnya walaupun masa aksi kita sedikit tapi perlu diingat dan dicatat oleh masyarakat yang lain, bahwa hari ini kota mewakili masyarakat Jawa Barat yang pro terhadap proses demokrasi,” kata koordinator aksi Dewex Sapta Anugrah.
Selain itu, mereka mendesak adanya evaluasi pada putusan yang di keluarkan oleh KPU Republik Indonesia (RI). Itu menyusul pengguguran sejumlah nama para calon anggota KPU di Kabupaten/Kota Jabar yang sudah masuk 10 besar.
Pihaknya khawatir apabila KPU sebagai instrumen demokrasi telah dibajak oleh elit-elit politik untuk kepentingan politisi. Demikian, Dewex berharap, proses demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan benar.
“Kami mendesak KPU untuk transpatansi terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh timsel dan kami mendesak KPU RI untuk mengumumkan secara penuh dan membuka nilai-nilai yang menjadi dasar koreksi,” ujar dia.
Menurut Dewex, bukan tak mungkin Indonesia kembali pada sistem otoritas andaikata KPU sebagai pelaksana proses demokrasi tidak menjadi lembaga yang independen. Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat dan seluruh element demokrasi untuk mengawasi proses Pemilu 2019. Baik itu kepada badan-badan pengawas pemilu, organisasi kepemudaan dan masyarakat hingga partai politik.
“Kami meminta turut serta mengawasi proses KPU di Jabar dan kabupaten kota,” tutur dia.
Sementara itu sebelumnya ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi mengatakan Seleksi calon komisioner KPU yang dilakukan secara terbuka dan transparan dinilai akan menghidari permasalahan. Karena itu, pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat pun harus menerapkan itu.
Diketahui, sebelumnya sempat terjadi protes dari Calon Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan tidak lolos menjadi komisioner KPU Jawa Barat periode 2018-2023.
“Seleksi calon komisioner KPU kabupaten/kota saat ini kan hampir memasuki tahap akhir, kami berharap prosesnya harus transparan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau prasangka dari masyarakat,” ujar Ineu, beberapa waktu lalu.
Dengan dilakukan secara terbuka, Ineu menamy, tak akan ada lagi peristiwa calon anggota KPU Jawa Barat yang tak lolos mengajukan gugatan ke KPU RI dan tim seleksi. Demikian, KPU ini akan tetap dinilai sebagai penyelenggara pemilu yang mendapat kepercayaan masyarakat.
“Kalau dari awal saja ada masalah maka dikhawatirkan ke depan akan ada masalah juga. KPU itu memiliki tugas berat dalam mensukseskan pemilu legislatif dan pilpres 2019,” ucapnya.
(net)
