BANDUNG – PGRI Pengurus Jawa Barat dan Forum Guru Bantu Daerah Tertinggal melakukan audiensi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, di ruang Komisi V Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).
Dalam audiensi tersebut, aspirasi yang disampaikan adalah terkait dengan tuntutan dari guru honorer untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Beberapa guru honorer bahkan banyak yang sudah bekerja belasan tahun.
Pimpinan Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari guru honorer dengan meneruskan tuntutan mereka kepihak berwenang mengenai pengangkatan PNS. “Kami dari Komisi V akan menindaklanjuti aspirasi dari guru honorer dengan meneruskan tuntutan mereka kepihak berwenang yaitu Pemerintah Pusat atau ke Presiden mengenai pengangkatan PNS,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan kepada guru honerer akan jadikan suara DPRD Jabar dengan memberikan surat rekomendasi kepada kementrian terkait. “Dukungan kepada guru honerer akan jadikan suara DPRD Jabar dengan memberikan surat rekomendasi kepada kementrian terkait,” tutupnya.
Hal sama dikatakan oleh Politisi PAN, Dessy Susilawati. Kondisi ini memang sangat miris, apalagi guru honorer itu sudah mengabdi selama belasan tahun. ” Ya memang sangat disayangkan, masukan dari mereka itu menjadi pembahasan kami di komisi V untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Anggota Komis V itu berharap pemerintah bisa membuatkan regulasi baru, jangan sampai yang saat ini pengangkatan CPNS itu terbentur usia karena dibatasi. ” Guru honorer itu usianya ada yang lebih dari 35 tahun. Tapi nasib mereka yang sudah mengabdi lama terabaikan,” pungkasnya. (bal/net)
