UMK 2022, Buruh Bandung Barat Tuntut Kenaikan

  • Whatsapp
Buruh Bandung Barat
Buruh Bandung Barat saat menggelar aksi menuntut kenaikan UMK 2022. (FOTO: HENDRA HIDAYAT/ RADAR BANDUNG)

NGAMPRAH – Ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Senin (22/11/2021). Para buruh menuntut kenaikan upah minimun kota/kabupaten (UMK) 2022.

Koordinator aksi, Dede Rahmat mengatakan, kedatangan buruh menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan agar menaikan upah minimum tahun 2022.

Bacaan Lainnya

“Ini merupakan keresahan pekerja di Bandung Barat dimana pada 9 November 2021 lalu menteri tenaga kerja mengeluarkan surat edaran terkait upah 2022. Dalam SE itu tidak ada kenaikan upah minimum 2022 di seluruh kabupaten di Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini upah sebesar Rp3,2 juta dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, keperluan alat kesehatan sebagai penunjang kerja buruh meningkat selama pandemi Covid-19.

“Harus beli masker, handsanitizer serta lainnya. Gaji Rp3,2 juta tidak cukup belum untuk bayar yang lainnya. Plt Bupati berpihak pada kami, minta keberaniannya untuk menaikan upah. Bahwa di KBB ini kami kaum buruh selalu mendukung kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengatakan, pihaknya bakal mengupayakan harapan para buruh tersebut terealisasi dengan merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Berupaya akan menaikan upah minimun dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya celah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang pengupahan.Apabila ada celah dan ada ruang akan rekomendasikan ke provinsi langsung ke pak gubernur,” imbuhnya.

Hengky menyebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meringankan beban buruh di Bandung Barat dengan menyiapkan angkutan antar jemput bagi buruh.

“Pemerintah Bandung Barat telah menyiapkan langkah strategis menyiapkan mobil antar jemput untuk teman-teman buruh sehingga bisa mengurangi pengeluaran,” terangnya.

Ia menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta hasil pertanian dan peternakan warga Bandung Barat.

“Ada perputaran uang kurang lebih Rp1,5 sampai RP2 miliar dalam satu bulan. Buruh bisa manfaatkan peluang ini untuk menambah pendapatan,” pungkasnya.

Reporter: Hendra Hidayat

Sumbr: Radar Bandung

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *