SUKABUMI – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sukabumi ternyata berlum mampu berbicara banyak. Pasalnya, dari total 381 desa, hanya kurang lebih 30 persen yang sudah mapan atau berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Harapan kami kedepan, keberadaan BUMDes dapat memberikan tambahan terhadap PADes, meskipun belum seluruhnya optimal,” beber Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Gun Gun Gunardi melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) nya, Nuryamin kepada Radar Sukabumi, kemarin (2/2).
Tak hanya masalah keberlangsungannya, keberadaan BUMDes juga masih banyak yang belum memiliki badan hukum atau terverifikasi.
Dari total desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, baru 16 desa yang sudah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). “Sisanya masih dalam proses perbaikan dokumen. Baru terverifikasi nama dan pendaftaran nama. Tapi alhamdulilah setiap desa sudah memiliki BUMDes,” jelasnya.
Pihak DPMD pun sudah melakukan berbagai langkah. Mulai dari pembinaan terhadap proses pendirian BUMDes maupun revitalisasi, peningkatan kapasitas pengurus serta membangun sinergitas organisasi di dalamya.
“Itu kami lakukan untuk membantu mendorong BUMDes di desa masing-masing lebih maju, berkembang dan profesional,” tuturnya.
Pihaknya juga berharap, dengan adanya peringatan Hari BUMDes yang dilaksanakan setiap tahun pada 2 Februari, bisa menjadi bentuk pengembangan ekonomi dan investasi yang telah diakui sebagai entitas badan hukum.
“Harapan kami tentu dengan adanya Hari BUMDes, dapat melaksanakan pemulihan ekonomi di perdesaan. Khususnya di Kabupaten Sukabumi, menyediakan akses permodalan bagi UMKM, dan sebagai pengendalian inflasi di perdesaan,” harap Nuryamin.
Untuk itu, BUMDes di Kabupaten Sukabumi kedepan bisa lebih kuat secara keorganisasiannya, tertib dalam pelaporannya, mapan dalam mengembangkan jenis usahanya yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap PADes. “Sehingga, berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan data nasional, sebanyak 47.494 atau 61,36 persen dari 74.961 desa se-Indonesia telah memiliki BUMDes. Namun, dari jumlah tersebut, hanya baru 1.296 BUMDes yang memiliki dokumen terverifikasi atau berbadan hukum. Sementara, sisanya masih dalam tahap perbaikan dokumen maupun pendaftaran.
