WARUDOYONG, RADARSUKABUMI.com – Ratusan masyarakat di Kelurahan Benteng yang terkena dampak pembangun double track lahan milik PT KAI meminta Pemerintah Kota Sukabumi untuk turun tangan memberikan solusi.
Soalnya sampai saat ini belum ada kejelasan berapa nominal pengantian uang kerohiman, terlebih masyarakat was-was dengan nasibnya kedepan. “Kami ingin kejelasan dan kepastian, seperti apa warga kami kedepannya.
Yang diam dilahan PT KAI kebanyakan kalangan miskin dan sangat miskin, “ujar Ketua RT 04/ RW 02 Kelurahan Benteng, Hendra Hermawan.
Dikatakan Hendra, meski warga sudah memahami kondisi yang terjadi saat ini, namun dirinya meminta peran pemerintah daerah dalam membantu permasalahan yang dihadapi warga.
“Pada intinya warga sudah sadar dan tau diri. Warga sadar ini untuk mendukung program pemerintah dan tau diri mereka harus pindah,” ungkapnya.
Kesadaran masyarakat muncul ketika Presiden Jokowi hadir pada 2017 lalu saat salat Idul Fitri di Lapang Merdeka. Presiden sudah mengembor-gembor program pemerintah pusat termasuk pembangunan double track. “Ini warganya gimana, mereka ber KTP Kota Sukabumi dan menjadi kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasinya,” akunya.
Semestinya dengan adanya rencana pemerintah pusat tersebut, pemerintah daerah bisa cepat merespon dan mengantisipasi dampak yang akan terjadi, sehingga pemerintah daerah sudah jauh-jauh hari melakukan perencanaan untuk penghidupan korban penggusuran tersebut.
“Kalau dari dulu kan bisa dibuatkan Satker relokasi, pendataan kondisi warga seperti apa dan bisa dibuatkan progam, bisa di siapkan rusunawa rumah susun atau apalah. sehingga tidak membuat masyarakat menjadi khawatir seperti ini,” ungkapnya.
