SUKABUMI — Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (DPD ITMI) Kabupaten Sukabumi, meminta perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda). Salah satunya yaitu, meminta adanya perbangunan kantor dan fasilitasnya.
Sekertaris DPD ITMI Kabupaten Sukabumi, Fay Syafii mengatakan, terdapat beberapa tuntutan yang disampaikan kepada pemeintah selain menuntut adanya pembangunan kantor juga Pemda bisa menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk anggota ITMI.
“Karena sejauh ini masih banyak anggota ITMI yang belum memiliki KIS. Sebab itu, kami meminta kepada pemerintah agar memberikan KIS kepada semua anggota,” kata Fay kepada Radar Sukabumi usai audensi bersama Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Aula Pendopo Kabupaten Sukabumi, Rabu (30/10).
Tak hanya itu , sambung Fay, pemerintah diminta untuk bisa mempekerjakan atau merekomendasikan kepada setiap perusahaan yang ada Kabupaten sukabumi sesuai dengan kemampuan disabilitas netra.
“Ini menjadi sebuah tuntutan kami kepada pemerintah agar semua anggota bisa bekerja di setiap perusahaan,” paparnya.
Tuntutan kerja itu, sesuai dengan dengan Undang-undang (UU) disabilitas nomer 8 tahun 2016 pasal 53 ayat 1-2 yang berbunyi Ayat 1, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Sedangkan pada Ayat 2, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. “Tuntutan kami ini sesuai dengan aturan yang ada. Kami berharap pemerintah lebih serius lagi memperhatikan dan menindaklanjuti yang menjadi tuntutan kami ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil dari audensi tersebut pada 2020 pemerintah membuka peluang untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sekitar delapan orang untuk disabilitas netra.
“Ya, ini jawaban Pak Bupati. Selain itu, untuk permodalan kami berkoordinasi dengan Dinsos untuk menindaklanjuti hasil audensi ini,” pungkasnya. (bam/d)
