SUKABUMI – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi memanggil seluruh camat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Mereka dikumpulkan di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Senin (7/10).
Selain untuk mempertanyakan dan mengevaluasi penyerapan anggaran, lembaga legislatif ini juga menndengarkan segala persoalan yang dihadapi para camat. Program Peningkatan Partisipasi Kecamatan (P3K) salah satu bahasan yang menarik dalam rapat ini.
Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, selain dana P3K, para Camat ini juga curhat soal banyaknya infrastruktur di wilayah kerjanya yang masih belum tersentuh program pembangunan. Sementara mereka dituntut oleh masyarakat agar melakukan pembangunan supaya aktivitas warga bisa berjalan dengan lancar.
“Banyak yang disampaikan para camat saat rapat tadi. Yang paling substansial adalah berkaitan dengan dana P3K, infrastruktur dan anggaran untuk PHBN-PHBI,” ujar anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi saat dihubungi Radar Sukabumi,(7/10).
Badri menjelaskan, memang saat ini program P3K dalam pelaksanaannya dikerjakan langsung oleh kelompok masyarakat (Pokmas). Dalam hal ini, kecamatan hanya sebagai pasilitator dan penanggung jawab kegiatan. “Jadi secara teknis itu mereka tidak terlibat, Pokmas yang melaksanakannnya.
Sementara bila terjadi apa-apa, kecamatan selalu terbawa-bawa karena mereka adalah penanggung jawabnya. Ini yang menjadi keluhan para camat,” imbuhnya.
Badri mengaku akan menyampaikan persoalan ini kepada Pemkab Sukabumi, agar dilakukan perbaikan. Ia menyebut tidak menutup kemungkinan, program P3K ini akan ada pendamping seperti halnya dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) disetiap desa.
“Usulan itu (pendamping P3K) mungkin sudah ada. Tinggal kita matangkan saja, karena ini nantinya berkaitan dengan kos anggaran,” jelasnya.
Selain itu, politisi Partai Demokrat ini juga mengakui banyak kantor kecamatan yang kondisinya sudah layak diperbaiki. Bahkan ia menemukan, ada kantor kecamatan yang berdiri di atas tanah aset desa dan juga perkebunan.
“Semua yang mereka sampaikan kami tampung. Nantinya akan kami bahas bersama dengan Pemkab Sukabumi,” akunya.
Diakui Badri, selain mendengar curhatan para camat, ia juga mempertanyakan penggunaan anggaran pada tahun berjalan setiap kecamatan.
Pasalnya, hingga kini masih ada kecamatan yang menyerapan anggarannya masih terbilang rendah. “Kita serap apa yang menjadi persoalan mereka, terutama dalam hal pengumpulan pajak dan retribusi IMB.
Alhamdulillah, kami sudah memahaminya dan akan segera kita bahas dengan Pemda Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (Den/d)
