JAKARTA – Di tengah masa tanggap darurat penanganan tsunami Selat Sunda, pemerintah mulai menyiapkan strategi recovery atau pemulihan kondisi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membangun ulang bangunan rusak sekaligus merelokasinya ke tempat yang lebih aman.
Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi gempa di Lampung Selatan, kemarin (2/1). Jokowi mengaku sudah menginstruksikan kepala daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyiapkanya. “Tadikan rakyat meminta agar segera rumahnya dibangun, kita akan masuk ke situ, ke tahap rekonstruksi dan pembangunan,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, pemerintah tidak akan membangun hunian sementara terlebih dahulu. Namun langsung akan membangun rumah permanen sehingga lebih efisien. Besaran bantuan untuk pembangunan rumah sendiri akan disamakan dengan nilai gempa Lombok dan Palu.
Terkait relokasi, Jokowi mengaku sudah menyiapkan lahan. Lokasinya tidak lagi dipinggir pantai. Dia menilai, pembangunan tidak disiapkan sementara, melainkan diperuntukkan untuk jangka panjang. Ke depan, diperlukan penataan ruang di kawasan yang posisinya rawan bancana.
“Yang berada di garis-garis ring of fire itu mulai diadakan penataan ulang untuk tata ruangnya,” tuturnya. Bukan hanya terhadap kawasan perumahan, tapi juga tempat pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, dan sebagainya. Jokowi menargetkan pemulihan bangunan bisa selesai dalam waktu tiga bulan.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan mewajibkan daerah menyediakan alokasi bencana dalam skala prioritas. Terlebih, bagi daerah yang berada dalam kawasan rawan bencana. “Misal lampung, dia harus alokasikan karena dekat dengan gunung Krakatau,” ujarnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin (2/1).
Tjahjo menambahkan, alokasi tersebut dibutuhkan sebagai dana tanggap darurat. Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, daerah selalu menunggu alokasi bantuan dari pusat ketika terjadi bencana. “Masa buat beli beras aja harus menunggu pusat, kan lama,” imbuhnya.
Politisi PDIP itu menyebut akan melakukan pengawasan anggaran demi memastikan daerah menyediakan alokasi dana bencana secara proporsional. Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi APBD yang dilakukan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.
(far/agm)
