“Yang memberi suka dan diberi suka ini yang sulit untuk di ungkap. Pengawasan masyarakat perlu di intenisfkan dan penyelenggaran pemerintah, KPU, Panwaslu, TNI dan Polri,” lanjut Asep Deni.
Hanya saja, ketika semua kesalahan dilakukan oleh orang banyak termasuk tim pemenangan atau pendukung Paslon. Tentunya, pengawas yang paling efektif itu oleh semua pihak terutama masyarakat dan media massa.
Sehinga, ketika terjadi money politik segera laporkan ke Panwaslu untuk ditindak lanjuti dan ditindak. “Tidak cukup Panwaslu saja, saya kira mereka SDMnya terbatas. Tapi perlu bantuan kesadaran masyarakat juga,” katanya.
Terpenting kata Asep Deni, harus memberikan edukasi kepada masyarakat jangan sampai mengorbankan hak pilih dengan mensubtitusikan dengan sejumlah uang atau barang padahal untuk kebaikan kepemimpinan 5 tahun mendatang.
“Seratus, dua ratus ribu, jangan gitu lima ratus ribu juga kecil. Jadi masyarakat harus berpikir ada yang lebih penting membangun kesejahteraan dengan kepemimpinan yang amanah ini lebih penting dari pada uang,” bebernya.
Sedangkan, Komisoner KPU Kota Sukabumi, Sri Utami mengatakan masyarakat harus bisa menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni mendatang untuk memilih pemimpin lima tahun kedepan.
