Sementara itu, Komisoner Panwaslu Kota Sukabumi, Ending Muhidin mengaku, dalam mengantisipasi ‘serangan fajar’ ini pihaknya sudah mengingatkan seluruh perangkat Panwaslu sampai ketingkat Pengawas TPS untuk terus memantau dengan mengawasi terjadinya pelanggaran pemilu termasuk money politik.
Apalagi, PTPS yang lebih mengetahui lapangan sehingga bisa membantu betul kerja Panwaslu untuk mengawasi pelanggaran pemilu. “Kami sudah ingatkan kepada mereka, peranan pengawasa itu bekerja untuk mengawasi. Jadi jangan terbalik, ketika ada sesuatu baru aja diawasi tapi harus bisa standby memantau pergerakan kerawanan pelanggaran pemilu. Semua sudah bekerja sejak kemarin,” jelasnya.
Masyarakat Kota Sukabumi harus cerdas dalam memilih bukan karena persoalan uang, tapi harus melihat secara rasional memilih pemimpin. Pasalnya, itu berdampak kepada pembangunan Kota Sukabumi kedepannya. “Jangan dengan uang 100 ribu diterima untuk memilih paslon tersebut, sementara resikonya selama lima tahun kedepan. Jika dikalkulasikan dengan hitungan, Rp 100 ribu untuk lima tahun untuk apa. Ini jaman now yang rasional saja,” pungkasnya.
Ditempat terpisah, hal senada juga dikatakan Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi, Agung Munajat. Seperti Panwaslu lainnya yang senantiasa waspada pada masa tenang, terlebih dengan adanya ‘serangan fajar’ pada hari H pemilihan.
“Ya, jelas ‘serangan fajar’ yang harus juga kita perhatikan. Bisa saja tim kampanye paslon menggunakan waktu ini sebagai kesempatan untuk melakukan black campaign, maupun ‘serangan fajar’. Inilah yang menjadi prioritas kami sebagai pengawas,” terangnya.
