KARAWANG – Kabupaten Karawang menjadi gula bagi para pencari kerja. Iming-iming upah minimum tertinggi se Indonesia, menjadi salah satu sebab kenapa banyak orang berbondong-bondong ke Kota Pangkal Perjuangan.
Hal lainnya, karena kabupaten ini dianggap masih banyak memberikan peluang usaha bagi mereka yang berniat menjadi pedagang. Namun, data mengejutkan diungkap oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang.
Dari bulan Januari hingga Mei, ada 11871 peserta BPJS Ketenagakerjaan mengambil jaminan hari tua (JHT) karena mengundurkan diri dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
”Sudah ada 26 pabrik yang pindah ke daerah lain, karena upah di Karawang terlalu tinggi,” ungkap Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Toto Suharto kepada Radar Karawang (Pojoksatu.id Grup), Jumát (22/06/18).
Ia melanjutkan, selama Januari hingga Mei 2018, pihaknya sudah membayarkan klaim sebesar Rp 144 miliar lebih untuk 14.240 kasus. Terbanyak adalah pengambilan dana JHT yaitu Rp 131 miliar lebih untuk 12.264 kasus.
”Dari data JHT, paling banyak karena mengundurkan diri atau PHK,” tuturnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Suroto membenarkan banyak pabrik terutama perusahaan yang bergerak di bidang tekstil sandang dan kulit, merelokasi tempat usahanya ke daerah lain yang mematok upah lebih rendah dibanding Kabupaten Karawang.
”UMK Karawang tertinggi di Indonesia. Sudah ribuah pekerja kena PHK karena pabriknya pindah ke tempat lain,” ujarnya.
Ia melanjutkan, SK Gubernur Jawa Barat tentang upah sektoral baru saja disahkan. Kemungkinan akan ada kembali perusahaan yang pindah.
Namun, dia berharap ada solusi khususnya insentif perpajakan berupa keringanan pajak dari pemerintah pusat, terhadap perusahaan yang bergerak di bidang tekstil sandang dan kulit.
”Kita lihat nanti apakah ada yang pindah lagi atau tidak,” ungkapnya.
