BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat segera membenahi sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih bermasalah.
Permintaaan tersebut mengemuka usai Pansus I DPRD Jabar melakukan rapat koordinasi dengan unsur Pemprov Jabar di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (24/4). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk konfirmasi terkait LKPJ 2017 dan LKPJ AMJ 2013-2018 Gubernur Jawa Barat.
Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, terkait permasalahan BUMD, pihaknya melalui Komisi III akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan.
“Agar ke depan BUMD di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan baik,” kata Ineu kepada RMOLJabar, Selasa (24/4).
Menurutnya, rapat pembahasan penting dilakukan sebagai langkah konfirmasi penjelasan kepada Gubernur Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas Pansus I DPRD Jabar.
“Ada dua hal, yang pertama LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat. Secara teknis visi misi gubernur paham, sehingga kemarin Pansus berdiskusi dengan gubernur terkait dengan program-program yang sudah dilakukan,” jelas Ineu.
