JAKARTA – Pasca gempa dan tsunami, ibukota provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Palu akan digambar ulang dan dibangun dengan tata ruang yang benar-benar baru. ”Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mencanangkan proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab dan Rekon,Red) bertajuk Membangun Palu Baru,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kemarin (15/10).
“Palu Baru” akan benar-benar diwujudkan secara fisik. Basuki mengatakan, pemerintah akan merekonstruksi total wajah kota Palu yang saat ini sudah rusak dengan perencanaan yang lebih matang. Tim dari beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) akan terlibat untuk membuat masterplan baru untuk pembangunan kota.
Saat ini, kata Basuki, beberapa KL seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Badan Geologi dan gabungan pakar sedang berada di lapangan untuk mengkaji dan menentukan pembuatan masterplan tersebut. “Nanti dibawah koordinasi Deputi Regional Bappenas,” jelas Basuki.
Selain itu, ada juga tim ahli dari Jepang. Saat ini mereka sudah berada di Palu untuk meneliti kondisi geologis kota Palu pasca gempa dan tsunami. Dalam 1 atau 2 minggu mendatang mereka akan bergabung ke Jakarta untuk membahas draf masterplan bersama-sama pemerintah.
Basuki menyebut, banyak penyesuaian akan dilakukan. Yang pertama tentu saja lokasi-lokasi dengan kriteria rawan likuefaksi tidak akan dijadikan pemukiman. Bangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting akan dibuat tahan gempa. Lalu bisa saja nanti pemerintah akan membangun tanggul di sepanjang kawasan pantai Talise untuk melindungi kota dari terjangan gelombang tsunami.
Untuk tiga perumahan yang terkena likuefaksi, Yakni Petobo, Balaroa dan Jono Oge, Basuki mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan 3 opsi lokasi. Yakni di daerah Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat seluas 78 hektar.
Kemudian di Kelurahan Tondo, Mantikulore di timur laut kota Palu seluas 88 hektar. Lalu di Desa Pombewe di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi di lahan seluas 210 hektar. “Saat ini sedang dikaji kondisi geologi, struktur tanah, stratigrafinya dan lain-lain,” jelas Basuki.
Pembangunan infrastruktur di kota Palu kata Basuki saat ini sudah mulai dilaksanakan. Sementara untuk membangun kembali pemukiman penduduk, pemerintah akan melakukannya dengan paket-paket kontraktual. Pelaksananya bisa beragam.
Pemerintah akan membagi tugas. Bisa BUMN, atau bahkan swasta. “Swasta nanti boleh juga menyumbang, misalnya membangun berapa rumah, sisanya nanti akan diambilkan dari APBN,” Kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah.
Menkopolhukam Wiranto mengungkapkan, prinsip rehab dan rekon Palu berbeda dengan NTB. Di NTB, meskipun rusak karena gempa, namun beberapa bagian bangunan bisa dibangun kembali. “Sementara kalau Palu kan ada yang rumahnya tenggelam. Jadi tidak bisa dipakai kembali bahan-bahannya,” katanya.
(tau)
