RADAR SUKABUMI — Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan mewanti-wanti kepada para petugas survey sosial ekonomi nasional (Susenas) agar bisa menjaga independensi dan integritas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan survey kemasyarakat.
Pasalnya,Kegiatan pengumpulan data Susenas dijadwalkan akan dilakukan pada 1 hingga 31 Maret 2019, dengan waktu yang sangat berdekatan dengan masa Pemilihan Umum Serentak Pilpres dan Pileg 2019. “Para petugas nantinya tidak boleh menggiring opini atau disusupi kampanye,” ujar Heri Gunawan.
Sebagai pejuang data di tengah masyarakat tentunya harus dituntut mengemban amanah dengan cerdas, tuntas dan dilandasi oleh keikhlasan. “tidak turut terseret dalam riuh rendah pesta demokrasi, jangan merusak lembaga,” tandasnya.
Lanjutnya, Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. sebagai lembaga statistik resmi negara sudah seharusnya Badan Pusat Statistik (BPS) bersikap independen.
” Berbuatlah sesuai nilai-nilai inti dari visi misi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas secara profesional, integritas dan amanah, bukan untuk menggiring opini,” jelasnya.
Apalagi sudah ada contoh kasus seperti di Tasikmalaya dalam acara Sosialiasasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana acara tersebut jadi berbalik menjadi acara dukungan kampanye kepada nomor urut 1. ” Nah kejadian ini jangan sampai terjadi di tubuh BPS,makanya saya ingatkan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya,”pungkasnya.
Sementara itu,perwakilan BPS Provinsi Jawa Barat, Dudung memastikan kegiatan survey sosial ekonomi nasional (Susenas) tidak ada kaitannya dengan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Artinya, pihak BPS tetap menjaga indepen untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan. “Sensus penduduk ini tidak ada sangku pautnya dnegan kegiatan pemilu,” ujarnya.
Begitupun dengan para petugas survey dilapangan kata Dudung mereka bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan oleh BPS. Meskipun mereka berbeda latar belakang tapi pihaknya menjamin indepen. ” Tidak ada yang afiliasi poltik, semua background para petugas survey memang berbeda. Ada juga kader partai tapi setelah bekerja sebagai bagian dari BPS semua itu dilepas,” pungkasnya. (bal)
