JAKARTA — Wacana penundaan pemilu belakangan ini hangat menjadi perbincangan publik. Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Wijayanto menilai, amanat reformasi 1998 terancam dikhianati oleh pemufakatan jahat sekelompok elite politik yang ingin menghancurkan reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sejak tahun 2019 saya sudah ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, dan sampai tahun 2022 ini kita masih bertemu lagi dengan wacana penundaan pemilu, yang mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam juga. Ini menjadi alarm tanda bahaya,” kata Wijayanto dalam keterangannya, Rabu (2/3).
Wijayanto mengungkapkan, jika pemilu ditunda, maka Indonesia tidak lagi bisa dianggap sebagai negara demokrasi. Dia bahkan meminta, masyarakat tidak lagi memilih parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024.
“Kalau pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi,” tegas Wijayanto.
Wacana penundaan pemilu mencuat usai diusulkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan pemilu mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pascapandemi Covid-19. Usulan ini didukung oleh Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
