JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat suara mengenai anggota masyarakat yang melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bawaslu terkait penggratisan Suramadu. Menurut jenderal purnawirawan TNI bintang empat ini, langkah pelapor kampungan.
“Presiden selaku kepala pemerintahan, itu tugas pokoknya menyejahterakan rakyat. Jadi jangan dilihatnya sepotong-potong, kampungan lah itu,” kata Moeldoko di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).
Moeldoko meminta masyarakat melihat kebijakan itu dengan memisahkan mana Jokowi sebagai presiden dan calon presiden. Sebab, jika masyarakat melihat Jokowi sebagai calon presiden, maka semua kebijakannya akan dituding sebagai kampanye terselubung.
“Jadi tugas presiden harus mendengar apa mau masyarakat, bukan yang lain-lain. Jadi kalau masyarakat maunya, pak daerah kami orang mau investasi susah, karena logistik yang mahal.
Nah, didengerin sama presiden,” tutur Moeldoko. Seperti diberitakan, Presiden Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh warga sipil Rubby yang tergabung dalam Forum Advokat Rantau. Menurut Rubby, Jokowi melakukan kampanye terselubung saat peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu.
(tan/jpnn)
