BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Wacana ini muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah dibahas DPRD bersama Pemprov Jabar.
Dewan menyarankan agar SPP kembali diberlakukan, namun hanya untuk murid dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Dedi menegaskan, rencana tersebut bukan usulan dirinya dan harus dikaji secara hati-hati. “Kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, disebut tidak memprioritaskan pendidikan,” ujarnya di Bandung, Rabu (15/7).
Dedi mengungkapkan, sebelum wacana ini muncul, ia sudah menyisir sejumlah SMA/SMK negeri di Jabar. Ia mencontohkan SMAN 1 Depok yang mampu mengelola dana BOS dengan baik sehingga fasilitas sekolah tetap rapi. “Tahap pertama sekarang saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik,” tegasnya.
Menurut Dedi, jika ada kekurangan fasilitas seperti toilet, ruang kelas, pendingin ruangan, sarana ibadah, atau pagar sekolah, hal itu akan ditanggung pemerintah provinsi. “Operasional sekolah dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi,” katanya.
