SUKABUMI, RADAR SUKABUMI – Gerakan menolak kenaikan harga BBM oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyebar hingga tingkat daerah. Seperti di Kabupaten Sukabumi, Fraksi PKS menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM saat rapat paripurna DPRD pada Selasa (7/9) kemarin.
Rapat paripurna dengan pembahasan pandangan umum fraksi-fraksi tentang raperda APBD Perubahan tahun 2022 seketika menarik. Di tengah jalannya rapat, tiba-tiba sejumlah anggota DPRD dari fraksi PKS membentangkan kertas yang bertuliskan “PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi”
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi yang juga merupakan ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi M. Sodikin mengatakan, gerakan tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata penolakan terhadap kenaikan BBM di tingkat daerah. Sodikin mengungkapkan, naiknya BBM kurang tepat karena masyarakat masih dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 selama dua tahun.
“Tingkat DPP hingga tingkat bawah, bahwa kondisi saat ini sangat tidak tepat terjadi kenaikan harga BBM,” ungkap M. Sodikin, Rabu (7/9).
“Karena bukan naik BBM-nya, tapi efek domino dari kenaikan BBM itu akan terjadi inflasi yang sangat sulit untuk diprediksi, termasuk bahan pokok dan lain sebagainya,” sambungnya.
Sehingga, kata Sodikin, dengan gerakan itu PKS menilai kenaikan BBM oleh pemerintah pusat tidak tepat. PKS akan tetap menyuarakan penolakan walaupun sudah diputuskan pemerintah.
“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian selanjutnya, jangan sampai masyarakat belum selesai diuji Pandemi sekarang malah harga -harga yang luar biasa,” jelasnya.
Sodikin menambahkan, pemerintah harus turun tangan mencari solusi. Sebab melihat dampak dari kenaikan BBM salah satunya kenaikan tarif transportasi.
“Tarif tranfortasi naik, karena adanya harga BBM yang naik, sementara kalau dinaikkan tanpa koordinasi juga akan menimbulkan masalah yang baru,” terangnya. (Cr2/d)
