JAKARTA – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini. Hingga akan berakhirnya periode kepemimpinan, sejumlah persoalan masih membayangi.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito mengatakan, salah satu persoalan serius yang banyak terjadi di era Jokowi adalah maraknya kasus intoleransi. Mulai dari pembubaran diskusi, penyegelan tempat ibadah agama tertentu, hingga politisasi isu berbau SARA.
“Di era Jokowi, upaya-upaya untuk membangun pluralisme, kemajemukan untuk menciptakan integrasi nasional jadi tantangan,” ujarnya dalam diskusi empat tahun kepemimpinan Jokowi –JK di kawasan Cikini, Jakarta, kemarin (18/10).
Fakta itu lanjutnya, menunjukkan kepemimpinan Jokowi belum berhasil sepenuhnya mencegah terjadinya ketegangan antarkelompok. Namun, itu bukan semua salah Jokowi. Sebab, kondisi itu merupakan masalah turun temurun.
Meski demikian, sebagai kepala negara saat ini, Jokowi punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika tidak, persoalan SARA akan menjadi bom waktu. Sebab, kalaupun pemerintah berhasil memperbaiki kondisi ekonomi, itu tidak berarti jika konflik banyak terjadi di lapangan. Bahkan, dalam waktu yang lama, bisa meruntuhkan kondisi ekonomi. “Kalau kerentanan masyarakat sipil akibat masalah berbasis identitas ini tidak segera digarap, ini bisa merusak dalam waktu satu, dua tahun,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu cara yang bisa diambil adalah dengan menerapkan kepemimpinan yang tegas. Dalam hal ini, jika ada kegiatan intoleransi yang dilakukan sebuah kelompok terhadap kelompok lain, maka prosedur hukum harus berjalan. “Harus dipastikan negara berani, negara kuat,” imbuhnya.
Selain persoalan intoleransi, Arie menilai persoalan lain yang dirasakan adalah belum meratanya dampak pembangunan. Menurut dia, pembangunan infrastruktur seperti tol dan bandara belum dirasakan dampaknya oleh masyarakat menengah ke bawah. Imbasnya, di level bawah, kesejahteraan belum ikut terkerek.
Sementara itu, staf khusus presiden bidang ekonomi Erani Yustika mengatakan, infrastruktur yang dibangun pemerintah memang sulit untuk langsung dirasakan dampaknya. Namun dia meyakini, dalam jangka panjang, orang baru bisa menikmati hasilnya. “Yang dilakukan sekarang untuk generasi depan,” ujarnya.
Dia menambahkan, pembangunan yang dilakukan Jokowi murni untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di pinggiran. Jika hanya untuk kepentingan jangka pendek, lanjutnya, Jokowi tentu hanya akan membangun di Jawa yang memiliki penduduk besar. Sehingga berdampak terhadap efek electoral. “Tapi yang dilakukan Jokowi ini untuk membangun daya saing negara,” pungkasnya.
(far)
