SUKABUMI — Menanggapi kasus adanya Pertamini yang dikatakan pemerintah ilegal namun tidak kunjung ditindak, membuat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Barat, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi untuk membenahi pertamini yang sudah menjamur hingga pelosok kampung.
“Upaya penegakan harus tetap dilakukan secara tegas bersumber pada aturan hukum yang ada,” kata Wakil Ketua GMNI Jabar, Dewek Sapta Anugrah kepada Radar Sukabumi, kemarin (27/11).
Disisi lain lanjut Dewek, pemerintah perlu berupaya mencari solusi agar keberadaan pertamini ini juga terjaga keberlangsungannya. Pasalnya, hal tersebut merupakan akses ekonomi sebagian masyarakat dalam mendapatkan mata pencaharian. Namun, upaya pemerintah dalam menyikapi secara bijak juga harus dilakukan.
“Misalnya saja, dengan cara memanggil dinas terkait dalam hal ini DPMPTSP dan DPKUKM selaku pembuat regulasi perlu duduk bersama mencari solusi yang terbaik bagi persoalan ini,” ujarnya.
Karena masih kata Dewek, keberadaan pertamini ini juga setiap harinya semakin bertambah sehingga perlu memberikan dampak positif bagi pendapatan anggaran daerah.
“Keberadaan pertamini ini disisi lain mempermudah akses BBM bagi masyarakat, disisi lain juga ada peningkatan pajak yang didapatkan pemerintah guna membangun upaya perubahan bagi Sukabumi ini,” imbuhnya.
