SUKABUMI – Anggota Komisi IV, DPR RI dari Fraksi PKS, dr.H. Slamet, akhirnya angkat bicara soal keluh kesah para petani Kabupaten Sukabumi terkait melonjaknya harga pupuk non subsidi. Legislator asal Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini, menilai kenaikan harga pupuk non subsidi untuk kebutuhan tanaman holtikultura itu, harus segera dievaluasi oleh pemerintah pusat.
Pihaknya juga mengaku prihatin terkait nasib para petani Kabupaten Sukabumi, khususnya petani sayuran yang protes soal kenaikan harga pupuk non subsidi hingga mencapai 100 persen. Padahal dari awal, dirinya mengaku sebagai wakil raykat dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi itu, sudah melakukan berbagai upaya untuk menjawab persoalan pupuk yang dialami para petani di daerah.
“Dari awal saya sudah menyampaikan untuk memberikan subsidi ke petani itu jangan subsidi pupuk. Tapi subsidi pasca panen dan ini yang terus saya perjuangkan,” kata Slamet kepada Radar Sukabumi usai mengahadiri Gebyar Muharram 1444 H di Bale Sawala Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes pada Minggu (07/08).
Lebih lanjut ia menjelaskan, sebenarnya berapa pun harga pupuk mahal, petani di Kabupaten Sukabumi diyakini pasti akan membelinya. Namun, sebagai petani juga perlu adanya jaminan harga hasil pertaniannya agar tidak mengalami kerugian dengan modal dikeluarkanya.
“Sebenarnya bagi petani, pupuk mahal itu tidak masalah. Asalkan panen mereka bisa dibeli dengan harga di atas. Namun, faktanya tidak seperti itu. Contohnya, sawi caisim sekarang harganya anjlok,” paparnya.
Untuk itu, dirinya menilai pemerintah yang melakukan subsidi pupuk bukan menjadi solusi yang terbaik. Karena, pada faktanya yang diuntungkan bukan para petani. Akan tetapi, mereka para distribusi dan para agen. Sebab itu, dengan adanya kenaikan harga pukup tersebut, harus jadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Apa rubah subsidinya. Iya, tidak apa-apa pupuk mahal, tapi jamin hasil petani dengan pupuk mahal harganya tetap terjangkau dan untung. Solusinya ubah subsidi pupuk dengan subsidi pasca panen,” ujarnya.
Pihaknya pun mengaku sudah bosan dan lelah yang kerap mengingatkan soal keseriusan pemerintah untuk mengurus anggaran subsidi pupuk. Lantaran, dianggap adanya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Bahkan, dari Komisi VI DPR RI masuk ke Panja sudah ia rekomendasikan hilangkan RDKK.
“Iya, karena sudah tidak benar dan dananya sedikit. Ini tanggung jawab pemerintah, dengan sistem subsidi berdasarkan luasan lahan tanam setiap daerah baik kota mau pun kabupaten itu selesai masalahnya,” paparnya.
Sementara itu, salah seorang petani asal warga Desa Pasir Datar, Kecamatan Caringin, Bubun (55) mengatakan, para petani sayuran di wilayah Kecamatan Caringin banyak yang protes. Karena, mereka selain mengalami harga jual sayurannya anjlok, seperti harga bawang daun dan sawi caisim, para petani juga kesulitan untuk mendapatkan pukuk.
“Iya, pasokan pupuk juga kurang di kios-kios. Bahkan kalau ada harganya pun molanjak. Karena tanaman sayuran disini tidak memakai pupuk bersubdi, sebab tidak cocok,” imbuhnya.
Pihaknya menambahkan, para petani sayuran di Desa Pasir Datar biasanya menggunakan pupuk Amonium Sulfat ZA dan NPK untuk memupuk tanamannya agar menghasilkan tanaman yang super. Namun, sayangnya harga pupuk non subsidi ini harganya naik hingga mencapai 100 persen.
“Harga pupuk ZA ini meningkat dari harga Rp70 ribu kini naik menjadi Rp100 ribu. Bahkan saking sulitnya harganya persak atau per 50 kilogram naik sekarang menjadi Rp350 ribu. Sementara, untuk NPK biasanya persak Rp.450 ribu sekarang naik menjadi Rp800 ribu,” paparnya.
Untuk itu, ia bersama para petani di wilayah Desa Pasir Datar, Kecamatan Caringin meminta agar pemerintah dapat hadir di tengah-tengah kesulitan para petani untuk memberikan solusi yang terbaik.
Mulai dari harga sayuran murah dan tingginya harga pupuk harus menjadi perhatian pemerintah. “Kami sebagai petani berharap pemerintah hadir dalam persoalan yang dihadapi para petani. Jangan sampai petani terus merugi,” pungkasnya. (den)
