SUKABUMI – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi menggelar Forum Gabungan Perangkat Daerah Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan di Bale Pangripta beberapa waktu lalu.
Forum ini digelar sebagai langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026, dengan fokus pada sektor infrastruktur dan kewilayahan.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menjelaskan bahwa forum gabungan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.
“Forum gabungan ini penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur dan kewilayahan, agar sesuai dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sukabumi,” ujar Aep. Selasa (4/3/2025).
Permendagri tersebut, kata Aep mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambah Aep.
Lebih lanjut Aep menerangkan Forum ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah terkait sektor infrastruktur dan kewilayahan, serta perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Tujuannya adalah untuk menyinkronkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dimasukkan dalam RKPD 2026.
“Dengan kolaborasi antar-perangkat daerah, kami berharap dapat menghasilkan rencana pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi,” jelas Aep.
Masih kata Aep sektor infrastruktur dan kewilayahan menjadi fokus utama dalam RKPD 2026, mengingat pentingnya pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas publik lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur yang baik adalah tulang punggung pembangunan. Tanpa infrastruktur yang memadai, mustahil kita bisa mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” tegas Aep.
Selain itu, forum ini juga membahas upaya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan perbatasan.
